NALARMEDIA.COM – Banyaknya agenda Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dikeluhkan sejumlah ibu muda di media sosial memunculkan perbincangan mengenai keterlibatan warga dalam organisasi kemasyarakatan. Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Kota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana atau Lies Iswar Aminuddin, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi setiap ibu rumah tangga untuk mengikuti seluruh kegiatan PKK.

Lies menyebut PKK merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan keluarga. Keikutsertaan warga semestinya didasari kemauan untuk berkontribusi, bukan karena merasa harus memenuhi semua agenda yang diselenggarakan pengurus.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” kata Lies.

Menurutnya, setiap warga memiliki kesibukan dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, partisipasi dalam kegiatan lingkungan perlu menyesuaikan waktu, tenaga, serta kemampuan masing-masing.

Lies mempersilakan warga yang memiliki kesempatan dan keinginan untuk bergabung dalam kegiatan PKK. Sementara itu, warga yang terkendala pekerjaan atau urusan keluarga tidak seharusnya merasa terbebani karena tidak dapat menghadiri setiap pertemuan.

“Kalau ibu-ibu PKK yang ikut, ya silakan bergabung. Kalau memang waktunya sibuk atau tidak memungkinkan, monggo, itu terserah masing-masing. Yang penting, bagaimana kita tetap berteman dengan tetangga dan lingkungan. Bentuk partisipasinya bisa dilakukan sesuai kemampuan masing-masing warga,” ujarnya.

PKK Bukan Sekadar Kegiatan Rutin

Lies menjelaskan, pelaksanaan kegiatan PKK mengacu pada 10 Program Pokok PKK sebagaimana diarahkan dalam hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK periode 2025–2030.

Program tersebut menjadi landasan bagi organisasi untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, kegiatan PKK diharapkan tidak berhenti pada rutinitas pertemuan, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan warga.

“Sudah ada peraturan-peraturan terkait kegiatan PKK. Kita mengacu pada peraturan Rakernas X PKK yang berlaku untuk 2025–2030. Semua yang kita laksanakan adalah 10 Program Pokok PKK,” jelasnya.

Di Kota Semarang, pelaksanaan program PKK juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah, antara lain Semarang Sehat, Semarang Bersih, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.

Lies mengatakan, PKK menjadi salah satu mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Meski demikian, peran tersebut tidak berarti setiap warga harus menjadi anggota aktif atau mengikuti seluruh kegiatan yang diagendakan.

Kader Bantu Pendataan Kesehatan hingga Bank Sampah

Lies menuturkan, salah satu kekuatan PKK terletak pada jaringan kepengurusannya yang menjangkau berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, hingga kelompok Dasawisma.

Jaringan tersebut memungkinkan kader membantu pelaksanaan program pemerintah yang membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat.

Di bidang kesehatan, kader PKK dapat mendukung pendataan stunting, keluarga berencana (KB), ibu hamil, ibu menyusui, serta kelahiran dan kematian. Sementara dalam urusan lingkungan, kader dapat membantu menggerakkan warga untuk mengembangkan bank sampah.

“Misalnya Dinas Kesehatan membutuhkan pendataan stunting, KB, ibu hamil, ibu menyusui, kelahiran, dan kematian. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup ingin meningkatkan bank sampah. Di tingkat akar rumput, yang membantu menggerakkan masyarakat juga ibu-ibu. Bank sampah tidak cukup hanya berdiri, tetapi harus ada orang yang bergerak di bawah,” ungkapnya.

Menurut Lies, kedekatan kader dengan warga menjadi modal penting untuk membangun komunikasi, menyampaikan informasi, dan mendorong partisipasi dalam berbagai program kemasyarakatan.

Namun, ia mengakui kegiatan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga. Para penggerak PKK selama ini menjalankan aktivitas organisasi secara sukarela tanpa menerima honor.

“Teman-teman yang ada di sini memang punya rasa sosial yang tinggi, rela berkorban, mau saling membantu, dan ingin membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat sendiri. Kita ini tidak ada honornya, memang harus berkorban,” katanya.

Karena itu, semangat sukarela dinilai perlu tetap menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan PKK. Partisipasi warga diharapkan tumbuh dari kepedulian terhadap lingkungan, bukan dari anggapan bahwa semua ibu rumah tangga harus selalu hadir dalam setiap agenda.

Lies berharap PKK tetap menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarwarga, membangun gotong royong, dan membantu menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggal.

Menurutnya, pemberdayaan keluarga akan lebih bermakna ketika kegiatan yang dijalankan memberikan manfaat nyata sekaligus memberi ruang bagi warga untuk berkontribusi sesuai kondisi masing-masing.(**)