Gubernur Jateng Tindaklanjuti Aspirasi Paguyuban Kepala Desa Banyumas
Gubernur Jateng Tindaklanjuti Aspirasi Paguyuban Kepala Desa BanyumasNALARMEDIA.COM – Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam audiensi yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/2/2026). Berbagai persoalan desa dibahas, mulai dari pemerataan bantuan keuangan, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga rencana relokasi Puskesmas Cilongok II.
Ketua Umum Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, mengatakan aspirasi utama yang disampaikan berkaitan dengan pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus desa atau Bantuan Gubernur. Menurutnya, pemangkasan dana desa yang cukup signifikan membuat desa membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah provinsi.
“Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya keras untuk membangun desa. Harapan kami, bantuan gubernur ini bisa merata, paling tidak setiap desa mendapat alokasi,” ujarnya.
Aspirasi berikutnya menyangkut pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Saifuddin menyebut masih banyak desa yang menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan, status tanah, hingga kesiapan bangunan koperasi.
“Ada desa terpencil dengan jumlah penduduk sedikit dan tidak memiliki tanah kas desa. Padahal KDMP mensyaratkan adanya gedung. Kami berharap ada kejelasan regulasi, pelatihan, dan pendampingan agar kepala desa tidak tersandung persoalan hukum,” katanya.
Selain itu, paguyuban juga menyoroti rencana relokasi Puskesmas Cilongok II. Meski sebelumnya telah terbit surat penetapan relokasi ke Desa Kasegeran pada September 2025, dalam perkembangannya muncul keputusan lain yang memindahkan lokasi tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari kepala desa. Ia langsung menginstruksikan sejumlah dinas terkait di tingkat provinsi untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas.
Terkait Bankeu dan bantuan gubernur, Luthfi meminta agar desa-desa yang belum terakomodasi dapat diusulkan dalam anggaran perubahan. Ia menegaskan tidak ingin upaya kepala desa dalam membangun wilayahnya terhambat.
“Untuk bantuan gubernur, tolong diupayakan agar semua desa bisa terakomodasi,” tegas Luthfi.
Soal KDMP, Gubernur juga meminta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan langsung kepada perwakilan paguyuban. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, saat ini terdapat 8.523 KDMP berbadan hukum, dengan 74 persen di antaranya sudah beroperasi dan melibatkan sekitar 200 ribu anggota.
“KDMP ini program nasional. Jangan sampai menjadi beban bagi desa. Harus ada pendampingan dan penyesuaian dengan kemampuan masing-masing desa, termasuk solusi bagi desa yang tidak memiliki lahan,” ujarnya.
Sementara terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk menelusuri alasan perubahan lokasi dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi desa sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
