Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran dari Jawa Tengah
Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran dari Jawa TengahNALARMEDIA.COM – Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya untuk mendukung peningkatan kapasitas pekerja migran asal Jawa Tengah agar dapat bekerja secara profesional di luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Semarang pada Kamis, 5 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian yang telah datang ke Jawa Tengah untuk memberikan asistensi terkait pengelolaan dan perlindungan pekerja migran.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) cukup besar. Data menunjukkan jumlah PMI dari provinsi ini mencapai 17.440 orang pada 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 47.493 orang pada 2022 dan kembali naik menjadi 64.566 orang pada 2023.
Pada 2024 jumlahnya tercatat 66.610 orang, sementara pada 2025 mencapai 62.276 orang yang bekerja di berbagai negara.
Beberapa daerah di Jawa Tengah yang menjadi penyumbang PMI cukup besar antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, serta Kebumen.
Luthfi menegaskan pentingnya memastikan para pekerja migran berangkat melalui jalur yang sesuai aturan agar tidak mengalami eksploitasi atau perlakuan yang merugikan.
Menurutnya, upaya peningkatan kapasitas pekerja migran yang dilakukan pemerintah pusat sejalan dengan program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di daerah ini terdapat berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, serta politeknik yang dapat menjadi tempat pembinaan calon pekerja migran.
Ia menambahkan, calon PMI perlu dipersiapkan dengan baik, mulai dari penguasaan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional agar dapat bekerja secara aman dan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Dengan ekosistem penempatan yang tertata, kata Luthfi, perlindungan bagi pekerja migran akan semakin kuat. Banyak permasalahan yang dialami PMI selama ini berawal dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan kunjungannya ke Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk memetakan sarana dan prasarana yang ada di daerah-daerah kantong PMI.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor profesional.
Menurut Dzulfikar, pemerintah menargetkan sekitar 500.000 calon pekerja migran Indonesia dapat ditempatkan di berbagai sektor kerja profesional di luar negeri.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melalui berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
Perlindungan pekerja migran, lanjutnya, harus dipandang sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari pembekalan keterampilan, pendidikan vokasi, pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan kerja.
Dzulfikar menilai fasilitas pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah cukup memadai untuk mendukung program tersebut. Jika digabungkan, kapasitas lembaga pendidikan vokasi, BLK, SMK, dan politeknik di provinsi ini diperkirakan mampu menampung sekitar 1,2 juta calon tenaga kerja.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat program penyiapan pekerja migran profesional.
“Ini menjadi kabar baik bagi kami. Ke depan akan dibentuk tim percepatan untuk menyusun berbagai agenda strategis terkait pengembangan pekerja migran,” ujarnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
