
NALARMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai merancang proyeksi pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2027 melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang digelar di Hotel Mercure Solo, Kota Surakarta, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekretaris Daerah Sumarno, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi BUMD dan BLUD, DPRD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, realistis, dan berorientasi pada hasil guna mendukung capaian pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pendapatan tidak boleh stagnan, harus terus digenjot agar target RPJMD dapat tercapai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal, terutama di tengah potensi penurunan transfer daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Jateng akan mengoptimalkan riset potensi daerah berbasis kewilayahan, menetapkan target yang terukur, mengintegrasikan tata kelola Samsat, meningkatkan sinergi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat monitoring dan pengamanan aset daerah.
Selain itu, Luthfi meminta OPD untuk meningkatkan kualitas layanan retribusi serta memperkuat tata kelola BUMD dan BLUD melalui penerapan prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja.
Penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian, termasuk melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi ajang sinkronisasi bersama DPRD dalam menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat, sehingga target yang ditetapkan tidak membebani APBD di tahun berikutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungannya terhadap rancangan postur pendapatan daerah yang disusun pemerintah. Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, OPD penghasil, BLUD, maupun BUMD, dapat menghadirkan inovasi dan terobosan baru guna memperluas sumber pendapatan daerah. (*)