ASN Diminta Jadi Problem Solver, Gubernur Tekankan Birokrasi Harus Responsif
NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk berperan aktif sebagai pemecah masalah di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 yang berlangsung di Gedung Sasana Widya Praja, kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Dalam arahannya, Luthfi menegaskan bahwa birokrasi harus bertransformasi menjadi birokrasi yang melayani. ASN dituntut bekerja cepat, tanggap, adaptif, serta mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan publik.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa peran ASN tidak cukup sebatas menjalankan tugas administratif, melainkan harus mampu menghadirkan penyelesaian konkret atas persoalan masyarakat. Keberadaan birokrasi, menurutnya, harus benar-benar dirasakan manfaatnya.
Lebih lanjut, Luthfi menilai tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kerja tim dan kolaborasi lintas sektor.
Ia mencontohkan, dalam menghadapi bencana seperti banjir, longsor, hingga kerusakan infrastruktur maupun persoalan sosial, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai dengan tugas masing-masing.
“Problem masyarakat tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Luthfi menegaskan komitmen terhadap integritas, netralitas, transparansi, dan penerapan merit system dalam birokrasi. Ia memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan praktik titipan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semua harus berbasis merit system,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemprov Jawa Tengah, baik secara langsung maupun daring.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya menyamakan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
