Gubernur Ahmad Luthfi Bantah Dikaitkan dengan OTT KPK terhadap Bupati Pekalongan
Gubernur Ahmad Luthfi Bantah Dikaitkan dengan OTT KPK terhadap Bupati PekalonganNALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut dirinya sedang bersama sang gubernur saat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luthfi mengaku terkejut ketika namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan Fadia baru diketahuinya melalui pemberitaan media pada Selasa pagi, 3 Maret 2026.
“Saya justru tahu dari media pada Selasa pagi,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan keterangan pada Rabu, 4 Maret 2026.
Menanggapi pernyataan Fadia yang menyebut sempat datang ke kediamannya pada Senin malam (3/3/2026), Luthfi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun ia menegaskan pertemuan itu tidak dilakukan secara pribadi, melainkan dihadiri beberapa kepala daerah lain.
Menurutnya, saat itu hadir pula Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah masing-masing menjelang rapat koordinasi MBG yang dijadwalkan berlangsung di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Selasa siang.
Rapat koordinasi tersebut diketahui dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
Luthfi juga menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut Fadia menyampaikan izin untuk tidak dapat menghadiri rapat koordinasi MBG yang digelar keesokan harinya.
“Saat itu saya sedang menghadiri acara buka bersama dengan teman-teman Ansor. Setelah itu beberapa kepala daerah datang melaporkan progres program MBG. Bu Fadia juga menyampaikan izin tidak bisa hadir dalam rapat koordinasi pada hari Selasa bersama para menteri. Setelah itu semuanya kembali ke daerah masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luthfi menilai peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui kerja sama dengan Korsupgah KPK, Pemprov Jateng telah memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para kepala daerah hingga anggota DPRD mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Bahkan pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia, para pejabat juga diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran.
Menurut Luthfi, langkah pencegahan juga harus terus diperkuat karena tindakan korupsi biasanya bermula dari adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.
Ia pun mengingatkan bahwa kepala daerah maupun aparatur sipil negara harus menjadi teladan bagi masyarakat. Pejabat publik, kata dia, wajib menjaga integritas serta tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan.
“Pejabat harus menjadi contoh yang baik. Pemerintahan harus dijalankan dengan birokrasi yang sehat, bersih, dan sesuai dengan aturan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, pihak KPK juga membantah kabar yang menyebut Bupati Pekalongan ditangkap bersama Gubernur Jawa Tengah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan selama proses pemantauan di posko tidak ada informasi yang menyebutkan adanya keterlibatan gubernur dalam operasi tersebut.
“Selama kami di posko, tidak ada informasi seperti itu. Kami terus berkomunikasi dengan tim yang berada di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya beredar pernyataan Fadia Arafiq setelah penangkapan yang menyebut dirinya sedang bersama Gubernur Ahmad Luthfi. Pernyataan tersebut sempat menimbulkan anggapan bahwa keduanya ditangkap bersamaan. Namun klarifikasi dari KPK dan Ahmad Luthfi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
