
NALARMEDIA.COM – Pemerintah Kota Semarang terus mematangkan persiapan pelaksanaan “Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang akan digelar pada 28–30 April 2026 di Hotel Gumaya. Dalam forum tersebut, tiga Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di Kota Semarang diproyeksikan menjadi percontohan nasional.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa penunjukan Semarang sebagai tuan rumah menjadi momentum penting untuk menunjukkan praktik terbaik dalam implementasi program pemenuhan gizi. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang berbagi pengalaman antar daerah.
“Melalui dialog ini, kami ingin memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan program MBG,” ujarnya.
Dialog nasional tersebut akan diikuti oleh perwakilan sekitar 20 kabupaten/kota penandatangan Pakta Milan di Indonesia. Selain itu, sejumlah kepala daerah dari Jawa Tengah seperti Magelang, Salatiga, Tegal, dan Pekalongan juga dijadwalkan hadir untuk memperkuat sinergi lintas wilayah.
Sebagai bagian dari agenda, peserta akan diajak melakukan kunjungan lapangan ke tiga titik SPPG, yakni SPPG Aspol Polda Jateng Rejosari, SPPG Kedung Mundu 2, dan SPPG Pedalangan. Ketiga lokasi ini dipilih karena dinilai telah memenuhi standar operasional serta memiliki fasilitas yang representatif.
Kunjungan tersebut bertujuan memberikan gambaran langsung terkait proses pengolahan hingga distribusi makanan yang telah sesuai dengan standar kesehatan. Ketiga SPPG juga telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai jaminan kualitas dan kebersihan layanan.
Agustina menegaskan, keunggulan SPPG di Semarang terletak pada sistem pelayanan yang tertata serta dukungan sarana yang memadai. Hal ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas program MBG agar berjalan optimal.
Pemerintah Kota Semarang berharap, melalui forum ini, praktik baik yang telah diterapkan dapat direplikasi oleh daerah lain. Dengan demikian, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan merata.
“Harapannya, standar yang sudah berjalan di Semarang bisa menjadi acuan bersama, sehingga kualitas layanan program gizi di tingkat nasional semakin meningkat,” pungkasnya. (*)