Pemprov Jateng Siapkan Strategi Fiskal 2026, Fokus Optimalisasi PAD dan Efisiensi Anggaran
Pemprov Jateng Siapkan Strategi Fiskal 2026, Fokus Optimalisasi PAD dan Efisiensi AnggaranNALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan strategi penguatan fiskal guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika ekonomi serta tantangan dalam peningkatan pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2025 menjadi yang terbaik di Pulau Jawa.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp23,76 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp23,87 triliun. Meski terdapat selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar, kondisi fiskal tetap terjaga karena adanya realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar. Dengan demikian, posisi kas daerah masih mencatatkan saldo positif sebesar Rp467,70 miliar.
Berkaca pada capaian tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat efisiensi dan menyusun program prioritas pada 2026. Langkah ini dilakukan agar pengendalian belanja serta pengelolaan dana transfer daerah tetap optimal.
Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran guna mencegah potensi defisit dan pemborosan. Selain itu, penyelesaian piutang pajak, khususnya dari sektor opsen pajak, juga menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, BUMD harus berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa percepatan peningkatan pendapatan serta penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan fiskal daerah. Pada 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Ia mengakui terdapat tantangan signifikan pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang terdampak kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran pada 2026, Pemprov Jateng merencanakan penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan mendorong peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, dengan menginstruksikan seluruh OPD melakukan evaluasi ulang program kerja tanpa mengurangi capaian target kinerja utama.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Jateng menargetkan stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal pada 2026. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
