

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.
Luthfi menyatakan bahwa dirinya sudah berulang kali menekankan pentingnya integritas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN).


Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih sebelumnya sudah ada dua kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama tersebut dilakukan melalui program Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dengan memberikan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia lalu, para kepala daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran serta tidak melanggar hukum.
Terkait proses hukum yang sedang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menyatakan menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia kembali mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para bupati, wali kota, wakil kepala daerah, serta ASN di Jawa Tengah.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.
Menurutnya, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut dinilai penting agar birokrasi dapat berjalan dengan bersih dan baik.
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah daerah tengah bersiap memberikan layanan untuk arus mudik dan balik Lebaran 2026. (*)
