Satu Tahun Luthfi – Yasin Pimpin Jateng: Ujian Bencana hingga Lompatan Ekonomi dan Investasi
NALARMEDIA.COM – Tepat pada 20 Februari 2026, genap satu tahun pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030. Dalam kurun waktu tersebut, beragam dinamika mewarnai kepemimpinan mereka, sekaligus diikuti sejumlah capaian prestasi.
Salah satu dinamika yang menyita perhatian adalah rentetan bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Mulai dari longsor, tanah gerak, rob, hingga banjir. Beberapa kejadian berskala besar antara lain banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob di Sayung Demak, longsor di Lereng Gunung Slamet (Banjarnegara dan Cilacap), serta tanah gerak di Kabupaten Tegal.
Namun demikian, dengan kesigapan dan langkah komprehensif, Pemprov Jateng memastikan penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana berjalan simultan.
Di tengah berbagai bencana tersebut, program-program yang digulirkan kepemimpinan Luthfi–Yasin tetap berjalan. Hasilnya, sejumlah kemajuan tercatat di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, hingga penurunan angka kemiskinan.
Tak hanya itu, Luthfi juga menghadirkan sejumlah terobosan pro-rakyat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis melalui program dokter spesialis keliling (Speling), pendidikan gratis lewat sekolah kemitraan, beasiswa santri, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan lainnya.
Upaya tersebut dilakukan demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Untuk memahami persoalan di lapangan, Luthfi membuka ruang masukan dari berbagai elemen melalui beragam kanal, bahkan turun langsung berdialog dengan warga guna mencari solusi atas persoalan yang ada.
Selama setahun, kepemimpinan ini juga aktif menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari bupati/wali kota, perguruan tinggi, pengusaha, investor, provinsi tetangga, negara sahabat, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat. Pendekatan ini disebut Luthfi sebagai collaborative government.
“Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ucap Luthfi beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, prinsip pemerintahan kolaboratif perlu dijalankan karena pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan aktif seluruh elemen menjadi kunci dalam memajukan daerah, dengan semangat gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama tim yang diimplementasikan di berbagai sektor.
Ikhtiar tersebut membuahkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37% (y-on-y), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11%. Capaian itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 juga mencatatkan angka Rp88,50 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Dampaknya terasa pada kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan turun dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,39% pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang pada September 2025, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025, serta turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Selain itu, gini ratio 2025 berada di angka 0,350 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin menyempit. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp50,82 juta atau naik 5,9% dibanding tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pun terjaga di angka 4,32% per November 2025.
Meski demikian, Pemprov Jateng mengakui masih ada pekerjaan rumah pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin beberapa waktu lalu.
Gus Yasin menegaskan, momentum pertumbuhan di atas nasional harus dijaga dan diarahkan untuk program yang menyentuh masyarakat bawah.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, agar kualitas hidup mereka meningkat,” tegasnya.
Capaian tersebut juga dirasakan langsung masyarakat. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes resmi keluar dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Salah satu peserta graduasi kemiskinan, Setia Puji, mengaku menerima bansos sejak 2020 hingga 2025 setelah sempat kehilangan penghasilan. Ia kemudian mengembangkan usaha bakso keliling hingga mampu mencukupi kebutuhan keluarganya secara mandiri.
“Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Akan tetapi, motivasi saya (harus) bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih mampu,” katanya.
Langkah kolaboratif dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi juga menuai apresiasi, salah satunya dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah kini menjadi magnet investor berkat upaya kolaborasi dan kerja sama yang dibangun.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng juga meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Meski begitu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“Tapi pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ucapnya.
Menurutnya, membangun Jawa Tengah adalah proses “ngopeni” atau merawat. Ia menyadari masih ada kekurangan yang harus dibenahi bersama.
“Inilah alasan mengapa kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya,” ujarnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
