Backlog Turun Drastis, Pemprov Jateng Bangun Ratusan Ribu Rumah untuk Rakyat Kecil NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya mengurangi backlog perumahan. Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, sebanyak 281.312 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berhasil dibangun sejak 2025 hingga awal triwulan I 2026.
Sepanjang 2025, pembangunan rumah mencapai 274.514 unit melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, hingga dukungan pihak lain. Memasuki triwulan I 2026, jumlah tersebut kembali bertambah sebanyak 6.798 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyebut capaian itu menjadi langkah strategis dalam menekan backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Pada akhir 2025 backlog masih sekitar 1,33 juta unit. Berkat kolaborasi lintas sektor, angka itu berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit sehingga pada awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, pemerintah menargetkan persoalan backlog dapat ditekan secara bertahap dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, Baznas, CSR, hingga partisipasi masyarakat.
Program penanganan backlog tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar masyarakat memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak ditempati.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga memastikan kualitas hunian masyarakat meningkat,” jelas Boedyo.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan, termasuk pengecekan kondisi rumah dan status lahan penerima manfaat.
Program tersebut juga menjadi bagian dukungan Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, program RTLH merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan dapat ditekan secara bertahap,” kata Luthfi.
Ia menilai, penyediaan rumah layak bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat kecil.
“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki hunian yang layak sebagai fondasi hidup yang lebih sejahtera dan produktif,” ujarnya.
Program tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, yang kini bisa menempati rumah sendiri setelah sebelumnya tinggal menumpang.
“Saya senang sekali bisa mendapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah terpikir bisa punya rumah sendiri,” katanya.
Sebagai penjual bakso bakar keliling dengan penghasilan tidak tetap, Subali mengaku kini keluarganya bisa hidup lebih nyaman.
“Sekarang lebih tenang dan anak juga lebih semangat belajar,” tuturnya.
Hal serupa dirasakan Sumar yang menerima bantuan renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah direnovasi menjadi bangunan permanen.
“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Sumar yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan mengaku selama ini kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan biaya.
“Kadang jadi buruh tani, kadang ikut tukang bangunan. Ingin memperbaiki rumah tapi belum mampu. Alhamdulillah sekarang rumah bisa direnovasi,” katanya.
Kini ia merasa lebih nyaman tinggal bersama keluarganya di rumah yang lebih aman dan kokoh.
“Rasanya lega, rumah sekarang lebih kuat dan atapnya juga sudah bagus,” tandasnya. (*)