Sekolah Rakyat Permanen Jateng Resmi Beroperasi 31 Juli 2026, Pemprov Kebut Kesiapan Fasilitas

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mengebut persiapan peluncuran Sekolah Rakyat permanen. Otoritas setempat menargetkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di institusi pendidikan tersebut mulai berjalan serentak pada 31 Juli 2026 mendatang.

“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).

Pertemuan strategis ini mempertemukan berbagai pihak penting. Perwakilan Dinas Sosial tingkat kabupaten dan kota, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana proyek fisik, hingga para kepala Sekolah Rakyat hadir langsung untuk menyelaraskan kesiapan operasional.

Sumarno membeberkan dinamika yang timbul di lapangan, salah satunya mengenai rekrutmen peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) yang belum mencapai target kuota. Mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah taktis dengan memangkas jumlah rombongan belajar (rombel) tingkat SD menjadi satu rombel saja. Pemprov kemudian mengalihkan sisa kuota tersebut ke jenjang SMP dan SMA yang justru kebanjiran peminat.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah berkolaborasi erat dengan kementerian untuk menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana. Fasilitas asrama menjadi fokus utama karena konsep Sekolah Rakyat permanen mewajibkan seluruh siswanya untuk menetap di asrama.

“Kami kejar bersama teman-teman dari Pekerjaan Umum, agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” ujarnya.

Sekda turut menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk proaktif berkoordinasi apabila menemukan kekurangan fasilitas dasar, seperti minimnya akses air bersih. Ia menyarankan pemerintah daerah menyediakan tangki air keliling sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan logistik lapangan.

Lebih lanjut, Sumarno mendesak seluruh kepala daerah untuk rutin menggelar asesmen kelayakan terhadap bangunan yang masih dalam tahap konstruksi. Ia menaruh perhatian ekstra pada standarisasi infrastruktur gedung pendidikan tersebut.

“Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” kata sekda.

Ia mengingatkan bahwa program Sekolah Rakyat ini menyasar anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh sebab itu, ia melarang keras pihak pelaksana proyek membangun fasilitas pendidikan dengan kualitas yang asal-asalan.

Di lapangan, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, melaporkan bahwa proyek asrama garapan Kementerian Pekerjaan Umum di Sukoharjo memang belum mencapai tahap rampung seratus persen. Kendati demikian, jajaran pendidik tetap memancarkan optimisme bahwa proses operasional akan berjalan tepat waktu.

Septina merinci bahwa SRMA 17 Surakarta telah menyeleksi dan menyiapkan 188 peserta didik baru. Ratusan siswa ini siap menyambut tahun ajaran perdana dan akan menempati kompleks Sekolah Rakyat permanen di wilayah Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, memberikan gambaran kapasitas pendidikan di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa Provinsi Jateng saat ini mengelola 10 unit Sekolah Rakyat permanen serta enam unit Sekolah Rakyat berstatus rintisan.

Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengakselerasi penanganan masalah di lapangan. Dengan begitu, seluruh jaringan Sekolah Rakyat dapat mengudara secara optimal untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027.