IKK Jateng Sentuh Kategori Baik, Sekda Sumarno Dorong Kebijakan Bawa Manfaat Nyata

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mencatatkan tren positif terkait capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Saat ini, rata-rata IKK Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten dan kota sukses menyentuh angka 71,71 yang menempatkannya pada kategori baik.

Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hasil pengukuran sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, IKK Pemprov Jateng masih tertahan pada kategori cukup.

Merespons pencapaian ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mewanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri hanya karena deretan angka. Ia meminta jajarannya memusatkan perhatian utama pada perbaikan substansi kebijakan demi memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

“IKK ini tentu saja hanya instrumen, bukan tujuan akhir dari kebijakan,” kata Sumarno saat membuka kegiatan Optimalisasi Capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 22 Juli 2026.

Sumarno menegaskan bahwa tingginya skor indeks tidak otomatis menentukan tingkat keberhasilan pemerintah. Tolok ukur sesungguhnya terletak pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi publik.

“Yang jauh lebih penting adalah kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat seperti apa? Benar-benar apakah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sumarno menginstruksikan seluruh OPD dan jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penilaian mandiri (self assessment) secara sangat objektif. Melalui cara ini, setiap instansi bisa mendeteksi berbagai kelemahan kebijakan yang mendesak untuk segera mereka perbaiki.

“Kalau kita sesuai kondisinya tentu saja kita akan melakukan apa sih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki itu yang jauh lebih penting,” tegasnya.

Ia mengingatkan para pejabat untuk memandang IKK murni sebagai alat evaluasi. Instrumen ini berfungsi menakar apakah susunan regulasi pemerintah sudah benar-benar merespons kebutuhan warga. Apabila hasil pengukurannya belum maksimal, pemerintah wajib membenahi substansi kebijakannya, bukan sekadar memburu kenaikan skor indeks.

“Tanggung jawab kita semua adalah melayani masyarakat. Karena itu, indeks ini menjadi sarana untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang kita jalankan sudah tepat, sudah mampu merespons kebutuhan masyarakat, atau masih ada yang perlu diperbaiki,” katanya.

Mengamini arahan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya Pemprov Jawa Tengah, Agustinus Agus Sudarmanto, memaparkan fakta bahwa tingkat capaian IKK di berbagai wilayah Jawa Tengah masih sangat bervariasi.

Walaupun rata-rata nilai IKK keseluruhan berhasil menembus angka 71,71 dengan predikat Baik, ia menemukan tingkat ketimpangan (disparitas) antar wilayah yang masih sangat mencolok.

Agustinus mencontohkan Kabupaten Demak yang gemilang menorehkan nilai sekitar 90 dan mengantongi predikat sangat baik. Sebaliknya, ia juga menyoroti sejumlah daerah yang masih terpuruk dengan skor di bawah 50 yang masuk kategori kurang.

“Terlepas dari nilai, itu juga memberikan gambaran bahwa tata kelola kebijakan di Pemprov maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah masih butuh perhatian,” jelasnya.

Pemprov Jateng menaruh harapan besar agar forum optimalisasi ini tidak sekadar mengerek capaian skor IKK semata. Lebih dari itu, pemerintah membidik penguatan peran para analis kebijakan di daerah agar mampu merumuskan regulasi yang berbasis bukti (evidence-based), peka terhadap aspirasi rakyat, dan mencetak dampak positif yang nyata dalam sektor pelayanan publik.