Atasi Kekeringan, Pemprov Jateng Salurkan 6,8 Juta Liter Air Bersih ke 25 Daerah

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan pada musim kemarau ini.

Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mendistribusikan 6,8 juta liter air bersih hingga 24 Juli 2026 demi membantu warga di berbagai daerah terdampak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mendanai penyaluran 4.853.800 liter air bersih tersebut. Selain itu, sinergi program CSR, PMI, TNI-Polri, dan beragam instansi turut menyumbang 1.951.500 liter air. Program vital ini sukses menjangkau 61.139 kepala keluarga (KK) atau sekitar 184.643 jiwa, dengan Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara tercatat sebagai tiga wilayah yang menerima pasokan air paling banyak.

Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, memaparkan bahwa dampak kemarau telah melanda 25 kabupaten/kota yang mencakup 83 kecamatan dan 148 desa hingga 24 Juli 2026. Bahkan, 11 kabupaten/kota di antaranya telah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk tahun 2026.

Bergas memastikan stok air bersih saat ini masih sangat aman dan siap mengalir ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Dukungan juga terus berdatangan dari berbagai institusi seperti TNI, Polri, dan PMI yang berkomitmen penuh untuk memberikan bantuan tambahan.

“Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD Kabupaten/Kota. Terkait dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia,” beber Bergas saat melaporkan kondisi terkini terkait kekeringan dan distribusi air bersih kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin, 27 Juli 2026.

Pada kesempatan yang sama, Bergas turut memaparkan data musibah kebakaran yang terjadi selama awal musim kemarau, tepatnya pada periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026. BPBD mencatat total 275 insiden, yang meliputi 56 peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kasus kebakaran gedung dan area permukiman.

“Karhutla ini paling banyak terdampak itu lahan, utamanya lahan tebu. Jumlah kerugian karhutla Rp607 juta, kerugian kebakaran gedung dan rumah sampai Rp27 miliar. Karhutla ini yang perlu diantisipasi oleh daerah,” katanya.

Menanggapi rentetan situasi ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebenarnya telah menaruh perhatian ekstra untuk mengantisipasi dampak kemarau sejak jauh-jauh hari. Luthfi telah menginstruksikan seluruh kepala daerah agar segera memetakan wilayah rawan, menyusun strategi mitigasi, dan menerapkan langkah antisipasi secara cepat dan tepat.

“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi ya,” katanya saat rapat pengendalian operasional kegiatan (POK) dengan seluruh kepala OPD, BUMD, dan BLUD di kantornya.

Langkah mitigasi Pemprov Jateng tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, melainkan juga berfokus untuk mengamankan pasokan air bagi sektor pertanian. Upaya pencegahan ini menjadi sangat penting karena pemerintah mengejar target peningkatan produktivitas panen padi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindaklanjuti agar bisa segera dikirim,” kata Luthfi.