Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Ahmad Luthfi: Saya Sangat Prihatin

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akhirnya angkat bicara merespons kabar penangkapan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sang Gubernur secara terbuka menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa hukum yang menjerat kepala daerah tersebut.

“Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali,” kata Luthfi saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 Juli 2026.

Luthfi merasa sangat menyayangkan kejadian ini karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi secara masif. Pemerintah rutin menggelar retret khusus bagi kepala daerah, menjalankan program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (Korsupgah) bersama KPK, hingga mewajibkan penandatanganan pakta integritas.

“Sudah sampai nyinyir kita sampaikan. Pasca adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi,” jelasnya.

Mengenai pusaran kasus dugaan praktik jual beli jabatan dan gratifikasi yang menyeret nama Anom Widiyantoro, Luthfi memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Ia menegaskan bahwa pihak Pemprov masih menunggu penjelasan dan keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.

Walau begitu, Gubernur menjamin bahwa lingkungan Pemprov Jawa Tengah saat ini sudah menerapkan sistem meritokrasi secara ketat. Pemerintah daerah memberlakukan sistem penilaian berbasis kompetensi ini untuk menyeleksi pengisian jabatan, termasuk pada level Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Jabatan itu adalah amanah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Gubernur Jawa Tengah terdahulu yang sudah menciptakan namanya sistem meritokrasi. Kita tinggal meneruskan, kemudian saya tambahi no titip-titip no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan mendindak,” tegasnya.

Memanfaatkan momen tersebut, Luthfi kembali melontarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat publik, mulai dari kepala daerah hingga jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendesak seluruh elemen birokrasi agar selalu bertindak sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku.

Ia sangat berharap para pemangku kebijakan tidak mencari celah atau menyalahgunakan wewenang demi mengeruk keuntungan pribadi maupun memperkaya kelompok tertentu.

Sementara itu, terkait teka-teki penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Bupati Pemalang, Luthfi menyatakan pihaknya masih menanti proses hukum lebih lanjut dari KPK.

Meskipun pucuk pimpinan daerah Pemalang sedang tersandung kasus, Pemprov Jawa Tengah langsung mengambil langkah cepat untuk mengamankan birokrasi. Gubernur telah menerjunkan tim khusus untuk mendampingi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Tim ini bertugas memastikan seluruh roda pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan lancar tanpa memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas.