Pemprov Jateng Kebut Perbaikan Bangunan SD Roboh di Grobogan dan Semarang

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah langsung bergerak cepat merespons insiden robohnya bangunan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Pemerintah daerah segera menerjunkan tim dan menyalurkan bantuan finansial untuk mempercepat proses perbaikan fasilitas pendidikan tersebut.

“Sekolah (roboh) ini kita ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Grobogan itu sudah full kita bangun, saya sudah koordinasi dengan kementerian nanti akan dibangun dengan dana revitalisasi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Rabu, 29 Juli 2026.

Dua institusi pendidikan yang terdampak insiden tersebut adalah SD Negeri Ketanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dan SDN 03 Sendangmulyo di Kota Semarang. Mengatasi kondisi darurat ini, Pemprov Jateng langsung mencairkan dana bantuan sebesar Rp50 juta untuk masing-masing sekolah.

Tidak sekadar memerintahkan tim lapangan, Gubernur Ahmad Luthfi juga turun langsung meninjau kondisi SDN 03 Sendangmulyo. Berdasarkan hasil pantauannya, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa atap salah satu ruang kelas hingga hancur berantakan. Beruntung, musibah ini sama sekali tidak menimbulkan korban jiwa lantaran insiden terjadi saat sekolah sedang kosong dari aktivitas belajar mengajar.

“Untuk di Kota Semarang, satu bangunan kelas saya bangun sendiri, Dinas Pendidikan kita sudah berikan bantuan. Kalau ini namanya force major, sekolah masih bagus tetimpa pohon,” ujarnya saat meninjau SDN 03 Sendangmulyo.

Rentetan musibah yang merusak fasilitas pendidikan ini sontak memicu perhatian serius dari pucuk pimpinan Jawa Tengah tersebut.

Sang Gubernur langsung menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk segera melakukan mitigasi ulang. Luthfi meminta para kepala daerah untuk mengecek kondisi kelayakan fisik bangunan SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara menyeluruh, mengingat pengelolaan kedua jenjang pendidikan tersebut mutlak berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Melalui pemetaan yang ketat, pemerintah daerah bisa mengklasifikasikan status bangunan, mulai dari kategori rusak berat, rusak ringan, hingga masih layak pakai. Luthfi meyakini bahwa ketersediaan data yang akurat akan sangat memudahkan Pemprov Jateng maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeksekusi langkah intervensi secara cepat dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah rupanya telah lebih dulu merampungkan tugas mitigasi dan pemetaan kelayakan fisik untuk bangunan jenjang SMA dan sederajat di seluruh penjuru provinsi.

“Kalau SMA/SMK sudah clear, SD-SMP yang belum. Aku nuwun sewu saja, sebenarnya bupati walikota sudah sering saya ingatkan. Hati-hati nanti roboh, petakan, dan lain sebagainya, karena jumlahnya banyak. Kalau kabupaten/kota tidak mampu (merevitalisasi) langsung laporkan ke kami,” tegasnya.

Gubernur memandang bahwa jaminan keamanan kelayakan bangunan sekolah merupakan instrumen paling krusial untuk menopang kelancaran proses belajar para siswa. Karena itu, negara wajib memastikan keamanan seluruh fasilitas pendidikan agar para peserta didik dan tenaga pengajar bisa melaksanakan rutinitas belajar dengan rasa aman dan nyaman.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menimpali bahwa instansinya belum menerima laporan tambahan dari daerah lain mengenai ancaman bangunan sekolah rawan roboh selain dua insiden tersebut. Walau demikian, dinas provinsi terus mengintensifkan komunikasi silang dengan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota agar pemerintah bisa menampung dan mendata semua sekolah yang mendesak membutuhkan renovasi.

“Sementara baru dua ini. Lainnya belum ada laporan yang masuk ke kami. Untuk Grobogan sudah mulai dibangun tanggal 25 Juli, yang Sendangmulyo baru bantuan Rp50 juta nanti bisa saja kami tambah lagi,” ujarnya.

Sadimin menyadari bahwa kewenangan instansinya secara aturan memang hanya mencakup jenjang SMA, SMK, dan SLB. Namun, ia memegang prinsip bahwa kualitas pendidikan secara keseluruhan mencerminkan wajah utama Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia langsung menindaklanjuti instruksi tegas dari Gubernur Luthfi untuk ikut turun tangan memantau kondisi sekolah dasar dan menengah pertama yang rusak di berbagai daerah.

“Untuk sekolah yang rusak berat itu pasti kita bantu perbaiki. Pemprov Jateng tetap hadir meskipun SD-SMP jadi kewenangan kabupaten/kota,” jelasnya.