Stok Beras Jateng Melimpah Namun Harga Naik, Gubernur Luthfi Minta Intervensi Pasar

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan ketersediaan pasokan beras di wilayahnya sangat melimpah. Hingga periode Agustus 2026, volume stok beras tercatat menembus angka 4.348.101 ton. Angka ini melampaui total kebutuhan masyarakat yang hanya berada di kisaran 2.809.248 ton, sehingga Jawa Tengah sukses mengantongi surplus beras hingga 1.538.853 ton.

Merespons surplus ketersediaan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk memastikan kelancaran distribusi beras hingga ke tangan konsumen. Langkah tegas ini ia ambil setelah tim lapangan menemukan fakta adanya tren kenaikan harga beras di tingkat pengecer sepanjang periode 2 hingga 6 September 2026.

Luthfi langsung memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Perum Bulog wilayah setempat untuk segera membanjiri pasar dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan berbagai bentuk intervensi pasar lainnya.

“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi saat menerima audiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di Semarang pada, Selasa, 8 September 2026.

Sebelumnya, tim pemerintah telah menyisir sejumlah pasar tradisional, meliputi Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Hasil pemantauan di lapangan mengonfirmasi adanya lonjakan harga beras dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,5 persen.

Pedagang terpantau menjual beras medium non-SPHP di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga ini merangkak naik sekitar 0,74 hingga 11,11 persen melampaui patokan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, harga beras premium meroket 0,67 hingga 14,09 persen di atas HET, menembus angka Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Beruntung, banderol harga beras SPHP masih relatif stabil di angka Rp60.000 hingga Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.

Pemerintah menengarai lonjakan harga ini bermula dari naiknya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang menyentuh Rp7.300 per kilogram, serta Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan yang mencapai Rp8.666 per kilogram. Kondisi modal yang tinggi ini memaksa para distributor, grosir, agen, hingga pengecer menahan stok penjualan. Mereka enggan menanggung kerugian akibat tingginya harga GKP yang berbenturan langsung dengan aturan batasan HET dari pemerintah.

“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegas Luthfi.

Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan bahwa instansinya terus menggandeng dinas terkait untuk memantau pergerakan harga pasar secara intensif. Pemerintah juga rutin menggelar operasi pasar melalui penyaluran bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan distribusi beras di tengah masyarakat.

“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.

Di sisi lain, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista, melaporkan bahwa realisasi penyaluran maupun penyerapan beras SPHP di wilayah kerjanya telah mencapai target 100 persen. Guna mengantisipasi dampak anomali cuaca El Nino, Bulog pusat juga telah mengalokasikan tambahan kuota penyaluran sekitar 90 ribu paket bantuan pangan selama tiga bulan, mulai dari Juli hingga September 2026.

“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” ujarnya.