Dongkrak PAD, Pemprov Jateng Kerahkan UPT Bapenda Pasarkan Aset Mangkrak

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk menyulap aset-aset mangkrak menjadi lebih produktif. Pemprov mengerahkan seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di 35 kabupaten dan kota untuk mempromosikan aset tersebut demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan alasan pemerintah memilih strategi ini. Menurutnya, pemerintah harus melibatkan UPT Bapenda lantaran sebaran aset Pemprov mencakup seluruh pelosok kabupaten dan kota. Kehadiran UPT yang berlokasi dekat dengan aset akan membuat proses promosi dan penjajakan kerja sama dengan calon penyewa berjalan jauh lebih cepat dan efektif.

“Dengan konsep ini, nanti marketing yang memasarkan adalah teman-teman UPT, karena lokasinya dia lebih dekat,” kata Sumarno saat Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Tata Kelola Aset Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Merah Putih, Semarang, Selasa, 21 Juli 2026.

Sumarno menyebut gagasan ini lahir untuk menindaklanjuti arahan langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Pimpinan daerah meminta jajarannya memperkuat sistem pengelolaan aset agar mampu menyumbang nilai tambah bagi pembangunan Jawa Tengah.

Pada mulanya, Pemprov Jateng sempat merancang pembentukan biro khusus yang fokus mengelola aset. Sayangnya, rencana tersebut urung terealisasi karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak memberikan persetujuan.

Merespons kendala tersebut, pemerintah akhirnya mengambil solusi alternatif dengan membentuk Satgas Pandawa (Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha). Kehadiran Satgas ini sekaligus mengoptimalkan peran jajaran Bapenda dalam memasarkan berbagai properti daerah yang selama ini belum produktif.

“Dengan interaksi yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih masif, aset-aset yang selama ini idle (mangkrak) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak ketiga, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.

Menanggapi langkah ini, Ketua Satgas Pandawa yang juga menjabat Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengonfirmasi bahwa strategi tersebut mulai membuahkan hasil positif. Sepanjang Juni hingga Juli 2026, Satgas sukses menggaet mitra untuk memanfaatkan 13 aset milik Pemprov di berbagai daerah.

“Sampai hari ini sudah ada tambahan 13 calon penyewa yang akan menyewa aset kita. Harapan kami aset-aset itu akan memberikan nilai tambah pada PAD kita yang sebelumnya mungkin belum tergarap,,” kata Dhoni.

Dhoni juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang masih timnya hadapi saat ini. Pemerintah harus memperluas jangkauan publikasi agar calon mitra mengetahui ketersediaan aset-aset tersebut. Selain itu, pemerintah juga wajib membenahi kondisi fisik beberapa aset agar memenuhi standar kelayakan sewa.

“Ada aset yang memang harus diperbaiki dulu supaya layak disewakan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi kembali mengingatkan bahwa optimalisasi aset menjadi jurus krusial pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia melarang jajarannya membiarkan aset hanya tercatat sebagai kekayaan mati. Seluruh properti tersebut harus menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata melalui kolaborasi aktif dengan berbagai pihak.

“Makanya, (aset) yang di dinas, di Samsat, kita branding kembali dengan cara dipasarkan sesuai dengan kearifan lokal,” kata Luthfi.

Merujuk pada data inventaris, Pemprov Jawa Tengah saat ini menguasai 8.866 bidang tanah dan 24.098 unit bangunan. Lewat manuver pemasaran yang baru ini, pemerintah menaruh harapan besar agar semakin banyak aset yang berubah produktif. Langkah taktis ini bertujuan meningkatkan pundi-pundi PAD, memangkas biaya pemeliharaan properti mangkrak, serta membiayai kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.