FGD FOMOS Soroti Arah Pembangunan Semarang, Dinilai Lebih Untungkan Investor Daripada Warga

NALARMEDIA.COM – Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Semarang selama dua tahun terakhir masih menyisakan catatan kritis. Publik menilai arah pembangunan belum mendistribusikan manfaat secara merata dan kerap mengabaikan partisipasi warga. Sorotan tajam ini mencuat dalam ajang Focus Group Discussion (FGD) gelaran Forum Media Online Semarang (FOMOS) di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026). Diskusi ini secara khusus membedah perubahan wajah kota, pihak yang diuntungkan, dan arah politik anggaran Kota Semarang.

Membuka sesi pemaparan, Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Dr. Hj. Mila Karmilah, mengkritisi sejumlah proyek infrastruktur di kawasan pesisir. Ia melihat proyek-proyek tersebut justru berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan nasib pada hasil laut. Mila mengambil contoh megaproyek tanggul laut yang pemerintah klaim ampuh mengatasi kemacetan dan mengurangi intensitas banjir. Ia mendesak pemerintah mengkaji ulang proyek itu karena terbukti mengubah pola aliran air pesisir.

“Pembangunan yang sekarang ada ini bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya yang tidak partisipatif,” kata Mila dalam diskusi.

Mila menyayangkan sikap pemerintah yang sering kali baru memberitahu warga ketika proyek sudah mulai mengeksekusi lahan. Situasi ini secara langsung merampas ruang dialog warga, khususnya nelayan di kawasan Tambakrejo dan Bedono, untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Akibatnya, ekosistem pesisir mengalami degradasi.

“Teman-teman nelayan Tambakrejo bilang semakin susah mencari kerang hijau. Kawasan yang tertutup oleh tanggul laut membuat kerang menjadi kecil-kecil,” ujarnya.

Pakar tata kota ini juga menyinggung rencana reklamasi pesisir Mangkang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang. Ia menuntut pemerintah mempertimbangkan kawasan tangkap nelayan sebelum mengizinkan pengembang mereklamasi laut. Mila menegaskan, warga pada dasarnya tidak menolak pembangunan, tetapi mereka mempertanyakan proses perencanaan yang elitis.

“Pembangunan hari ini adalah menguntungkan, mohon maaf, menguntungkan hanyalah investor. Investor itu siapa? Mereka adalah kapital yang punya uang,” katanya.

Lebih jauh, Mila mengajak peserta diskusi melihat gambaran besar kawasan pesisir, termasuk menjamurnya kawasan industri. Ia menunjuk puluhan pabrik yang berdiri kokoh di Kecamatan Sayung dan menuntut pemerintah segera mengkaji dampak operasional mereka terhadap krisis ekologi di pesisir.

“Yang menyebabkan land subsidence bukan masyarakat, bukan nelayan, tetapi industri yang berada di kawasan pesisir,” ujarnya.

Menyambung kritik tersebut, perwakilan KP2KKN Jawa Tengah, Ronny Maryanto, menegaskan bahwa hasil pembangunan wajib meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat luas, bukan sekadar memuaskan segelintir kelompok pemodal. Ronny menyoroti ketiadaan konsep pemerintah yang jelas dalam membasmi bencana rob dan banjir yang terus menghantui Kota Semarang.

“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.

Aktivis antikorupsi ini menilai gaya Pemkot Semarang menangani banjir masih sebatas reaktif layaknya pemadam kebakaran. Ia turut mempertanyakan keberlanjutan program penampungan air kawasan hulu yang tidak kunjung terealisasi.

“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” ujarnya.

Beralih ke isu pengawasan, Ronny mewanti-wanti pemerintah agar memetik pelajaran dari skandal korupsi masa lalu. Ia meminta Pemkot memperbaiki transparansi agar APBD tidak jatuh ke tangan kelompok kepentingan tertentu.

“Jangan sampai anggaran ini hanya dikuasai oleh kroni-kroni tertentu seperti yang lalu,” katanya.

Untuk mencegah penyimpangan serupa, Ronny mengajak elemen masyarakat sipil dan awak media merapatkan barisan mengawal jalannya roda pemerintahan.

“Teman-teman media ini juga sebagai fungsi kontrol. Memiliki informasi yang luas, memiliki data, dan bisa mencari data. Mungkin kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.

Dari sudut pandang politisi, tokoh PSI Muhammad Farchan membedah buruknya alur komunikasi antara pemerintah dan warga. Berbekal pengalaman sebagai mantan birokrat, Farchan mempertanyakan sejauh mana kepala daerah menerjemahkan janji politiknya menjadi program nyata. Ia secara khusus menyoroti meredupnya fungsi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up. Kalau orang tidak peduli, sekarang adanya semua proyek langsung yang keluar dari pemerintah,” ujarnya.

Farchan mengkritik lambannya mesin komunikasi publik milik pemerintah saat melahirkan sebuah kebijakan. Menurutnya, minimnya sosialisasi selalu berujung memicu prasangka negatif di kalangan warga.

“Komunikasi yang perlu dibangun di tingkat pemerintah,” katanya.

Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak sekadar mengejar pembangunan fisik yang megah, melainkan fokus mengembalikan marwah Semarang sebagai kota pelabuhan yang menghidupi warganya. Meski sarat kritik, Farchan mengaku belum kehilangan asa.

“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” ujarnya.

Farchan mendorong pihak eksekutif dan legislatif untuk segera duduk bersama mengevaluasi kebijakan yang selama ini gagal memberikan dampak langsung bagi akar rumput.

“Perlu telaah kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda pada rakyat, tapi satu sisi bisa memberikan manfaat,” katanya.

Rangkaian diskusi FGD FOMOS ini pun bermuara pada satu pertanyaan reflektif yang menohok mengenai politik anggaran: Apakah APBD Kota Semarang selama ini benar-benar mengalir untuk menyelesaikan problematika warga, atau justru sekadar menggelar karpet merah bagi para investor? Jawaban atas pertanyaan ini kelak akan menjadi tolok ukur kesuksesan arah pembangunan Kota Semarang pada masa mendatang.