Indeks Demokrasi Indonesia Turun 1,62 Poin, Capaian Pusat Merosot Tajam

NALARMEDIA.COM – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2025 merosot 1,62 poin menjadi 78,19 dibandingkan catatan capaian tahun sebelumnya. Angka penurunan ini menahan laju capaian nasional sehingga gagal menyentuh target ideal pemerintah yang berada di kisaran 81,69 hingga 85,23. Ironisnya, kondisi di tingkat pusat justru menunjukkan kemerosotan yang jauh lebih tajam, yakni anjlok hingga 5,25 poin menyentuh angka 76,62 pada periode pengukuran yang sama.

Hasil evaluasi menyeluruh terhadap 14 indikator utama menunjukkan rapor merah pada tujuh indikator yang mengalami tren penurunan. Sementara itu, lima indikator sukses mencatatkan perbaikan, dan dua indikator sisanya hanya berjalan di tempat (stagnan). Realitas ini membuktikan bahwa upaya perbaikan iklim demokrasi di Tanah Air masih menanggung tekanan berat pada sejumlah ukuran fundamental. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus menyandarkan perbaikan capaian demokrasi pada peningkatan kinerja indikator secara nyata di lapangan, bukan sekadar terjebak pada perdebatan metode pengukuran semata.

Merespons tren negatif ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI langsung turun tangan mengevaluasi dan merumuskan langkah taktis guna mendongkrak kembali Indeks Demokrasi Indonesia. Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menegaskan bahwa upaya penguatan capaian ini menuntut komitmen penuh dari setiap kementerian dan lembaga negara.

“Karena itu, sinergi, tindak lanjut, dan ketepatan waktu dalam pemenuhan data perlu terus kita perkuat,” ungkapnya, Kamis (3/9/2026).

Haryadi juga menyoroti pentingnya menggelar evaluasi secara berkala guna melacak akar persoalan pada indikator-indikator yang memburuk. Langkah evaluatif ini akan membantu pemerintah menentukan strategi perbaikan IDI yang paling efektif untuk mereka eksekusi dalam waktu dekat.

“Optimalisasi indeks kontributor turut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap capaian indikator dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

Di sisi lain, sektor pembangunan manusia ternyata memunculkan tantangan ketimpangan yang tak kalah pelik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI merilis hasil pengukuran Indeks Modal Manusia (IMM) 2025 pada Senin (31/8/2026) lalu, yang bertengger di angka 0,562 atau setara 56,2 persen dari potensi produktivitas optimal. Walaupun angka ini berhasil merangkak naik dari posisi 0,540 pada tahun 2020, pencapaian tersebut masih tertinggal dari target 0,590 yang pemerintah tetapkan untuk akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Jika membedah data di tingkat daerah, kesenjangan capaian IMM antarpemerintah wilayah terlihat masih sangat menganga pada periode pengukuran 2025. Daerah yang menempati peringkat tertinggi sukses mencetak skor 0,705, sementara daerah di urutan paling buncit hanya mampu meraih skor 0,366. Jarak yang membentang jauh ini membuktikan bahwa pemerintah belum berhasil meratakan kualitas modal manusia, sehingga menuntut intervensi kebijakan yang lebih agresif dari berbagai sektor.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali, memberikan penjelasan lebih detail terkait ketimpangan ini. Ia menerangkan bahwa pengukuran IMM 2025 berfungsi sebagai garis dasar (baseline) awal bagi pemerintah dalam merancang arah pembangunan modal manusia di Indonesia ke depannya.

“Pengukuran ini juga telah menghasilkan nilai IMM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi modal manusia dan variasinya antarwilayah,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus merancang intervensi pembangunan modal manusia secara komprehensif, mulai dari fase menjaga kesehatan ibu dan anak hingga meningkatkan keterampilan masyarakat pada kelompok usia kerja. Kebijakan strategis ini menuntut pemenuhan gizi seimbang, pencegahan stunting secara masif, perluasan jangkauan imunisasi, perbaikan mutu pendidikan, hingga penguatan produktivitas kerja masyarakat. Rentetan angka-angka ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa wajah tantangan pembangunan Indonesia hari ini tercermin dengan sangat jelas melalui kemerosotan skor demokrasi serta lebarnya ketimpangan kualitas manusia antardaerah.