Jateng Tampung 37 Ribu Usulan Musrenbang 2027, Fokus Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi

NALARMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 37.054 usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Nilai total usulan yang masuk mencapai Rp37,8 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan sebagian besar usulan berasal dari pemerintah desa dan kabupaten/kota, dengan sektor infrastruktur menjadi kebutuhan yang paling dominan.

“Usulan paling banyak berasal dari bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur, jumlahnya lebih dari 23 ribu usulan,” ujar Sumarno dalam Musrenbang Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).

Selain pembangunan infrastruktur desa, usulan juga mencakup hibah, pengadaan sarana dan prasarana daerah, serta pengembangan sektor pendidikan. Dari sisi nilai anggaran, infrastruktur desa menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarana dan prasarana kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.

Menurut Sumarno, besarnya jumlah usulan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi langkah penting dalam proses perencanaan.

Ia menegaskan, rancangan RKPD 2027 masih bersifat terbuka dan dapat disempurnakan melalui berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

“Dokumen ini belum final. Kami masih membutuhkan saran dan masukan agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan bahwa Musrenbang harus mampu melahirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat di tingkat desa.

Taj Yasin menambahkan, arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027 akan difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pariwisata harus dipandang sebagai sebuah industri. Bahkan, kawasan industri pun dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” ujarnya.

Musrenbang Provinsi Jawa Tengah juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kepala daerah dari 35 kabupaten/kota, forum anak, serta kelompok disabilitas. Pelibatan ini diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi seluruh pihak, pemerintah optimistis program prioritas yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan Jawa Tengah di masa mendatang. (*)