Pemprov Jateng Perkuat Ketahanan Pangan Usai Evaluasi BPK
Pemprov Jateng Perkuat Ketahanan Pangan Usai Evaluasi BPKNALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan setelah menerima hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait kinerja ketahanan pangan daerah. Evaluasi tersebut disambut positif sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penguatan kebijakan ke depan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan akan dipelajari secara menyeluruh dan ditindaklanjuti. Pemerintah provinsi menilai masukan tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Ia mengapresiasi koreksi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan di lapangan. Evaluasi tersebut diterima setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, Selasa (20/1/2026).
Dalam laporan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan tiga catatan utama, yakni terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta pengendalian alih fungsi lahan, dan upaya konservasi sumber daya air guna mendukung irigasi pertanian, khususnya produksi padi.
Taj Yasin menekankan pentingnya sinkronisasi data lahan pertanian karena berpengaruh langsung terhadap penentuan target ketahanan pangan setiap tahun. Pemerintah provinsi telah meminta dinas terkait untuk segera melakukan pembaruan dan evaluasi data, termasuk menelaah kondisi lahan pertanian serta alih fungsi lahan yang terjadi di Jawa Tengah.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus bekerja secara kolaboratif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak mengurangi peran Jawa Tengah sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan kembali lahan persawahan yang selama ini kurang produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan air hujan. Pemerintah provinsi mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mengaktifkan kembali jaringan irigasi di sejumlah wilayah.
Upaya serupa juga dilakukan di wilayah Pekalongan, baik kabupaten maupun kota. Lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan kini telah mengering mulai dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produktivitas lahan yang masih aktif.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan peningkatan hasil panen per hektare sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan. Jika sebelumnya produktivitas padi berkisar antara lima hingga sembilan ton per hektare, ke depan diharapkan dapat meningkat hingga lebih dari sepuluh ton per hektare.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada kinerja program pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Secara umum, upaya yang dilakukan dinilai telah berjalan, meski masih ditemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
Salah satu catatan utama adalah perlunya sinkronisasi data pangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota. Selain itu, persoalan alih fungsi lahan juga dinilai masih membutuhkan perhatian serius agar tidak mengganggu keberlanjutan ketahanan pangan daerah.
Ketepatan dan keakuratan data dinilai menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan dan perumusan program lanjutan. Oleh karena itu, evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan ketahanan pangan Jawa Tengah ke depan. (***)
Pos terkait
Pos Terbaru
