Prabowo Subianto Buka Opsi Pangkas Anggaran TNI-Polri

NALARMEDIA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kemungkinan melakukan efisiensi anggaran di sektor pertahanan dan keamanan, termasuk anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya bersama jajaran TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita akan hemat anggaran, kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan dan polisi kami kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.

Minta Tanggapan Langsung TNI dan Polri

Dalam pidatonya, Presiden juga meminta respons dari para pimpinan TNI dan Polri terkait kemungkinan pengurangan anggaran tersebut.

Prabowo menanyakan secara langsung apakah jajaran TNI dan Polri bersedia jika sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Pertanyaan itu disambut dengan senyum, tawa, dan anggukan dari para pejabat yang hadir.

Acara tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AU Marsekal Mohammad Tonny Harjono, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pertahanan Dimulai dari Kesejahteraan Rakyat

Prabowo menegaskan kekuatan pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada alat utama sistem persenjataan maupun besarnya anggaran, tetapi juga ditentukan oleh kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, rakyat yang hidup sejahtera akan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan mempertahankan negara apabila menghadapi berbagai ancaman.

Karena itu, ia menilai keberadaan TNI dan Polri harus semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan Pembahasan Anggaran di DPR

Wacana efisiensi yang disampaikan Presiden muncul ketika pemerintah dan DPR tengah membahas kebutuhan anggaran tahun 2027.

Dalam pembahasan tersebut, Polri memperoleh pagu indikatif sebesar Rp118 triliun dan mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp66,1 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI memiliki pagu indikatif sekitar Rp139 triliun, dengan usulan tambahan anggaran mencapai Rp195 triliun.

Pernyataan Presiden tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara agar lebih efektif dan mampu mendukung program prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan.(**)