Rotasi Pejabat Pemkot Semarang, Agustina Tekankan Data Warga dan Talenta ASN

NALARMEDIA.COM – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti merombak dua posisi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Prosesi pelantikan pejabat eselon II tersebut berlangsung di Balai Kota Semarang, Senin (21/9/2026).

Dalam pergeseran posisi ini, Joko Hartono yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang.

Sebaliknya, Yudi Hardianto Wibowo yang semula memimpin Disdukcapil kini menduduki kursi Kepala BKPP Kota Semarang.

Agustina menginstruksikan kedua pejabat baru itu agar segera menguasai ritme instansi masing-masing serta menggerakkan roda organisasi secara produktif.

Ia mengibaratkan kepala dinas layaknya seorang nakhoda yang piawai membaca peta arah, mengelola kesiapan kru kapal, sekaligus menyelaraskan diri dengan visi besar pembangunan kota.

“Panjenengan harus memahami arah pembangunan Kota Semarang, membaca persoalan dengan cermat, mengambil keputusan yang tepat dan menggerakkan jajaran untuk bekerja bersama,” ujar Agustina.

Agustina menilai Disdukcapil dan BKPP memegang peran strategis melebihi fungsi administratif belaka, sebab keduanya menjadi pilar penentu mutu kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, basis data kependudukan merupakan acuan vital dalam merancang ragam program bantuan, mulai dari alokasi sektor pendidikan, jaminan kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Di balik satu KTP, di balik satu KK, ada hak seseorang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, bantuan sosial hingga berbagai layanan pemerintah,” tegasnya.

Karena alasan tersebut, Agustina menginstruksikan Kepala Disdukcapil memperbarui data warga secara berkesinambungan agar kebijakan publik tepat sasaran.

Sebagai contoh, ia menyoroti akurasi data warga penyandang disabilitas yang menjadi rujukan dinas teknis dalam memberikan intervensi layanan, seperti program Rumah Inspirasi.

Di samping itu, integrasi data warga turut memandu pemerintah dalam memetakan kebutuhan unit sekolah baru atau merancang skema belajar alternatif.

“Disdukcapil memiliki kewajiban untuk update. Data itu menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan,” katanya.

Beralih ke pos kepegawaian, Agustina mendorong Kepala BKPP memaksimalkan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) secara komprehensif, tanpa terpaku pada pangkat atau gelar semata.

BKPP wajib menakar portofolio, kecakapan riil, serta rekam jejak setiap pegawai agar proses penempatan posisi benar-benar tepat guna.

“Manajemen talenta harus semakin kuat untuk mengeksplor the right person on the right place. Bukan the right title on the right place,” ujar Agustina.

Ia memandang setiap ASN menyimpan keahlian unik, sehingga pemkot harus jeli memetakan potensi tersebut untuk menggenjot pencapaian target pembangunan daerah.

Terakhir, Agustina menuntut seluruh jajaran birokrasi mempercepat ritme kerja dan pemecahan masalah agar adaptif terhadap dinamika zaman.

Ia menyarankan koordinasi kerja memanfaatkan jalur telepon atau rapat daring jika sewaktu-waktu membutuhkan keputusan cepat tanpa hambatan birokratis tatap muka.

“Era kita adalah era kita harus speed, mempercepat. Tidak hanya layanan, tetapi juga proses pengambilan keputusan,” ujarnya.