Tak Sekadar Tampung Aspirasi, Gubernur Ahmad Luthfi Jadikan Rumah Rakyat Jateng Pusat Layanan Adminduk

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperluas fungsi strategis Kantor Gubernur yang kini populer dengan sebutan Rumah Rakyat. Bangunan ini tidak sekadar berfungsi sebagai wadah untuk menampung keluhan dan aspirasi warga, tetapi kini bertransformasi menjadi pusat pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Melalui terobosan layanan terpadu ini, warga Jawa Tengah dari berbagai pelosok daerah bisa mengurus dokumen kependudukan mereka dengan jauh lebih mudah dan cepat. Menariknya, sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan secara lintas domisili tanpa kendala birokrasi yang rumit.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung meninjau operasional layanan publik tersebut pada Rabu (8/7/2026). Orang nomor satu di Jateng ini juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dan menyapa ramah para warga yang tengah memanfaatkan fasilitas pemerintah itu.

“Rumah Rakyat menjadi ruang pelayanan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kebutuhan administrasi kependudukan,” kata Luthfi.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan sistem pelayanan publik di Rumah Rakyat ini. Langkah taktis ini bertujuan untuk semakin memudahkan warga saat membutuhkan akses terhadap berbagai layanan dasar pemerintahan.

“Berbagai permasalahan masyarakat kita layani di sini, termasuk membuka akses pelayanan KTP. Masyarakat senang datang ke sini dan ke depan akan terus kita kembangkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, operasional layanan Adminduk di Rumah Rakyat ini sudah berjalan lancar selama tiga bulan terakhir. Pemerintah membuka loket pelayanan secara rutin setiap hari Selasa dan Rabu pada pekan pertama setiap bulannya.

Petugas pemerintah siap melayani berbagai kebutuhan krusial, mulai dari perekaman KTP elektronik bagi pemula, penggantian KTP yang rusak atau hilang, hingga pembaruan pasfoto KTP. Warga juga bisa mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di tempat ini. Seluruh warga dari berbagai daerah yang kebetulan sedang berada di Kota Semarang bebas mengakses fasilitas prima tersebut.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nur Kholis, turut memberikan penjelasan detail. Ia menyebut pemerintah sengaja menghadirkan pelayanan ini untuk memangkas jalur birokrasi, sehingga masyarakat bisa memperoleh layanan administrasi secara praktis tanpa harus repot pulang ke daerah asalnya.

Setiap harinya, loket layanan ini mampu melayani rata-rata hingga 150 warga pemohon. Tingginya antusiasme publik ini mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan rencana penambahan frekuensi hari pelayanan, hingga rencana strategis untuk membuka gerai serupa di daerah-daerah lain.

“Rencananya kami akan membuka Rumah Rakyat di tempat lain, seperti Surakarta. Namun kami masih melihat perkembangan dan kemampuan (sumber daya manusia) yang ada,” katanya.

Kebermanfaatan program ini langsung dirasakan oleh Vita Marisa, seorang warga asal Kabupaten Kendal. Ia mengaku mendapat informasi mengenai layanan ini dari petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Kendal saat dirinya berencana memperbaiki kesalahan data tempat lahir pada dokumen kependudukannya.

“Lebih cepat mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan juga,” katanya.

Vita sangat berharap pemerintah dapat terus menyelenggarakan pelayanan pro-rakyat ini secara rutin. Dengan begitu, masyarakat luas memiliki lebih banyak alternatif yang praktis saat harus mengurus dokumen kependudukan mereka.

Warga Kota Semarang, Siti Istiani, juga menyampaikan sentimen positif serupa. Ia memanfaatkan layanan gratis tersebut untuk memperbarui pasfoto KTP miliknya karena kini telah mengenakan hijab.

“Alhamdulillah gratis,” ujarnya.

Siti menaruh harapan besar agar Pemprov Jateng terus melanjutkan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Rakyat ini agar semakin banyak masyarakat yang merasakan kemudahan layanan dari pemerintah.