Wali Kota Semarang Agustina Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Atasi Banjir

NALARMEDIA.COM – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan di wilayahnya. Ia memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kewenangan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kota.

Pemerintah menyoroti urgensi langkah ini menyusul musibah banjir bandang yang melanda kawasan Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu. Agustina menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menangani masalah banjir secara terpisah, mengingat sistem aliran air di Kota Semarang saling terhubung erat dari kawasan hulu hingga ke hilir.

“Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama,” ujar Agustina.

Ia menguraikan bahwa cuaca ekstrem menjadi pemicu utama musibah di wilayah Ngaliyan. Hujan berintensitas tinggi terus mengguyur kawasan Semarang bagian atas sejak Jumat petang.

Situasi alam ini membuat debit air dari area perbukitan melonjak tajam dan langsung mengalir deras menuju aliran Sungai Silandak.

“Air kiriman dari kawasan hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” katanya.

Berdasarkan pantauan, genangan air di beberapa titik bahkan mencapai ketinggian satu hingga dua meter. Arus yang begitu kuat turut menyeret material lumpur dan menghantam berbagai infrastruktur lingkungan, seperti ruas jalan perkampungan di kawasan Purwoyoso, khususnya di sepanjang Jalan Sriyatno.

“Luapan air yang sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur lingkungan,” jelasnya.

Wali kota merinci berbagai faktor yang memicu banjir di ibu kota Jawa Tengah ini. Selain faktor curah hujan yang ekstrem, perubahan fungsi lahan di dataran tinggi secara signifikan menurunkan daya resap air, yang pada akhirnya melipatgandakan volume limpasan air menuju area hilir.

“Ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan yang turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas serta konektivitas saluran drainase di sejumlah wilayah. Upaya ini sangat penting agar jaringan drainase mampu mengalirkan air secara optimal ketika hujan deras melanda.

Agustina memaparkan hasil studi penanganan genangan yang menunjukkan beberapa akar permasalahan di Kota Semarang.

Permasalahan tersebut mencakup penumpukan sedimen di saluran air, keterbatasan daya tampung drainase, luapan air sungai saat curah hujan memuncak, serta kendala pada inlet dan sistem penghubung antar-saluran.

“Ada juga faktor perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut yang masih menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama kawasan pesisir,” katanya.

Ia mengidentifikasi total area genangan di Kota Semarang saat ini menyentuh angka 257 hektare. Kondisi yang cukup luas ini menuntut pemerintah untuk menyusun strategi penanganan yang bertahap dan berkesinambungan.

“Karena cakupannya cukup luas, maka penanganannya dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas lokasi genangan,” ujarnya.

Untuk mengeksekusi strategi tersebut, setiap instansi menjalankan peran dan kewenangan yang spesifik. Pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengelola aliran sungai dan drainase primer. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengambil alih tanggung jawab drainase sekunder, dan Disperkim berfokus membenahi drainase lingkungan atau tersier.

“Kolaborasi antar instansi menjadi sangat penting agar penanganan dari hulu sampai hilir bisa berjalan sinkron,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustina menyoroti peran krusial partisipasi masyarakat untuk mendampingi proyek pembangunan fisik dan normalisasi saluran. Ia mengimbau seluruh warga agar proaktif menjaga kebersihan fasilitas drainase dan menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

“Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan dampak besar,” katanya.

Untuk rencana jangka panjang, Pemerintah Kota Semarang berencana menggandeng seluruh pemangku kepentingan guna merealisasikan berbagai langkah penanganan terpadu.

Rencana aksi ini mencakup perluasan konektivitas sistem drainase, normalisasi aliran sungai, pemeliharaan fasilitas secara rutin, penambahan volume tampungan air, dan program revitalisasi daerah resapan.

Pemerintah turut menggalakkan penerapan aturan tata ruang melalui konsep pengendalian limpasan air atau Zero Delta Q untuk setiap proyek pembangunan kawasan baru. Aturan ini bertujuan mencegah peningkatan debit limpasan yang berpotensi membebani sistem drainase kota.

“Kami berharap melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, ketahanan Kota Semarang terhadap banjir dan genangan dapat terus meningkat secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.