Jawa Tengah Raih Penghargaan TPID Provinsi Terbaik 2026

NALARMEDIA.COM – Provinsi Jawa Tengah kembali mengukir prestasi bergengsi dengan merebut penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima langsung penghargaan tersebut dalam forum Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia – Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 yang berlangsung bersamaan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Luthfi menegaskan, torehan prestasi ini membuktikan keberhasilan kolaborasi terpadu di Jawa Tengah dalam mengamankan stabilitas harga kebutuhan pokok, merawat daya beli masyarakat, serta mengunci laju inflasi pada tingkat yang stabil.

Kinerja tersebut tecermin dari realisasi inflasi Jawa Tengah per Agustus 2026 yang terjaga di angka 3,08 persen (year-on-year), lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 3,19 persen.

“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” katanya usai acara.

Keberhasilan pengendalian harga bertumpu pada ketangguhan sektor pertanian. Catatan tahun 2025 menunjukkan luas panen padi Jateng menembus 1,67 juta hektare atau naik 7,73 persen (sekitar 120 ribu hektare) dibanding 2024, dengan capaian gabah kering giling mencapai 9,3 juta ton (setara 5,35 juta ton beras). Capaian ini memasok 15,6 persen kebutuhan beras nasional. Pada saat bersamaan, produksi jagung melonjak 13,37 persen menjadi 2,75 juta ton, sekaligus mencatatkan rekor kenaikan tertinggi di Pulau Jawa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat statusnya sebagai lumbung pangan nasional lewat intervensi rantai pasok dari hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, pemprov merehabilitasi 108 jaringan irigasi, menyalurkan 5.400 unit pompa air, mengendalikan banjir di 60 titik kritis, menata kalender tanam, memasok benih unggul, memberantas hama, serta menerapkan skema corporate farming.

Pemprov Jateng juga memberikan perlakuan khusus pada komoditas cabai yang kerap memicu fluktuasi inflasi lewat program New Champion di lahan 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Selain itu, Jateng menggerakkan fasilitas greenhouse melalui dana CSR korporasi serta mengikat kemitraan petani Champion untuk periode Oktober–Desember 2026 dengan target pasokan 54.500 kilogram.

Di lini hilir, pemerintah provinsi memperkuat jaringan rantai pasok lewat supply chain champion, menggelar 1.053 kali Gerakan Pangan Murah, mengoptimalkan 368 kios pangan, serta mengoptimalkan peran BUMD sebagai penyerap resmi (off taker) komoditas strategis.

Langkah taktis berlanjut lewat perjanjian kerja sama antardaerah (KAD) bersama Provinsi Lampung, NTB, Jawa Timur, Maluku Utara, dan wilayah mitra lainnya. Pemprov Jateng bahkan mengucurkan subsidi pangan senilai Rp5,135 miliar bagi produsen maupun konsumen, serta memanfaatkan platform e-Purchasing untuk menyerap cadangan pangan pemerintah secara akuntabel.

Di sisi lain, akselerasi program P2DD mendorong efisiensi tata kelola fiskal daerah melalui elektronifikasi transaksi. Transformasi digital memungkinkan jajaran pemerintah mengawasi perputaran ekonomi daerah secara transparan dan seketika (real-time).

Bukti keberhasilan tersebut tampak dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jateng 2025 yang melesat ke level 97,58 dari posisi 96,25 pada 2024, mengantarkan Jateng meraih Juara II Championship P2DD 2025.

Implementasi digital ini memudahkan masyarakat lewat pembaruan aplikasi New Sakpole dengan kanal bayar terintegrasi, mulai dari virtual account, QRIS, transfer bank, hingga agen Laku Pandai Bank Jateng, disertai peningkatan transaksi Samsat Budiman periode 2022–2025.

Ekosistem keuangan digital kian kokoh berkat sokongan Bank Jateng yang menyediakan Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, panel kendali (dashboard monitoring), pendampingan peta jalan digital, diskusi kelompok terarah (FGD), serta penambahan opsi pembayaran resmi.

Luthfi menilai keterpaduan antara stabilisasi harga dan percepatan digitalisasi daerah menjadi dua fondasi utama yang saling menguatkan daya tahan ekonomi Jawa Tengah.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menopang arsitektur ekonomi nasional, baik melalui kedisiplinan mengawal inflasi pangan maupun kepeloporan memperluas transaksi digital.

Agenda tahunan di JICC ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur BI Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, para delegasi kementerian/lembaga, serta pimpinan daerah dari seluruh Indonesia.