

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengurangan kebutuhan rumah (backlog) sebanyak 274.514 unit pada 2026. Angka tersebut merupakan capaian yang berhasil direalisasikan sepanjang 2025.
“Kita berharap dapat mencapai angka-angka tersebut, sehingga beban backlog perumahan benar-benar bisa terselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.


Ia menjelaskan, capaian pengurangan backlog pada 2025 tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dukungan CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
Menurut Boedyo, rapat koordinasi di Kantor Kemendagri tersebut membahas percepatan program pembangunan 3 juta rumah dan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Mendagri dan Menteri PKP juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Diperlukan kepala daerah-kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi, sehingga berusaha mencari solusi pemecahan sektor perumahan ini dengan berbagai macam,” jelasnya.
Sejumlah inovasi yang dicontohkan Menteri PKP antara lain pembangunan rumah susun, penyediaan rumah bersubsidi, serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi terus mendorong upaya pengurangan backlog perumahan di Jawa Tengah melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha melalui CSR, Baznas, dan organisasi pengembang perumahan.
Selain itu, ia juga berupaya memastikan masyarakat terdampak bencana yang memerlukan relokasi dapat segera memperoleh hunian, baik sementara maupun permanen, sehingga sinergi semua pihak menjadi sangat penting.
Terkait percepatan penyediaan rumah layak huni, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemprov Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD. Sepanjang 2025, Pemprov Jateng menganggarkan perbaikan RTLH sebanyak 17 ribu unit.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” katanya. (*)
