Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Jateng Dorong Pengamanan Lahan Sawah
Gubernur Jateng Minta Lahan Sawah Dilindungi Terus Dijaga demi Perkuat Lumbung Pangan NasionalNALARMEDIA.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta jajaran Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah untuk terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) guna memantapkan posisi provinsi tersebut sebagai penopang dan lumbung pangan nasional.
Permintaan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri acara pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu (28/2/2026) malam. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan ATR/BPN yang telah terjalin selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, terlepas dari adanya pergantian pimpinan.
Menurut Luthfi, ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat desa. Karena itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna menyelesaikan persoalan pertanahan, termasuk menjaga keberlanjutan lahan sawah yang dilindungi.
Selama satu tahun menjabat, Lampri dinilai telah berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di sejumlah daerah. Salah satunya terkait perlindungan LSD yang menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Selain sektor pertanian, Pemprov Jateng juga membangun kolaborasi dengan ATR/BPN dalam mendukung iklim investasi. Kepastian hukum hak atas tanah bagi investor dinilai menjadi faktor krusial dalam mendorong realisasi investasi, tanpa mengorbankan keberadaan lahan sawah yang telah dilindungi.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui nota kesepakatan penyelenggaraan urusan agraria, pertanahan, dan penataan ruang, serta perjanjian kerja sama sertifikasi hak atas tanah Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Sepanjang 2025, realisasi sertifikasi LP2B di Jawa Tengah mencapai sekitar 240 bidang, masing-masing 80 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap. Secara kumulatif periode 2023–2025, capaian sertifikasi telah menyentuh 5.331 bidang di 22 kabupaten.
Di bidang tertib administrasi pertanahan, capaian 2024–2025 tercatat sebanyak 160 bidang. Selain itu, terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, pembangunan Bendungan Bodri di Kendal dan Temanggung, serta lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Gugus Tugas Reforma Agraria juga mencatat redistribusi 1.050 bidang tanah selama 2025, terdiri dari 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes. Sementara penataan akses reforma agraria (ARA) telah menyasar sekitar 3.700 kepala keluarga.
Lampri menyampaikan bahwa sinergi bersama Pemprov Jateng dan Forkopimda turut membantu pelaksanaan program ATR/BPN. Dalam setahun terakhir, pihaknya berhasil menyelesaikan lebih dari 2.000 bidang tanah kategori KW 4, 5, dan 6 (KW 456), yakni sertifikat terbitan 1961–1967 yang belum dilengkapi peta kadaster dan rawan sengketa atau penyerobotan.
Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut karena penanganan KW 456 dinilai mampu menekan potensi persoalan pertanahan di masa mendatang.
Sebagai informasi, Lampri kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Sementara posisi Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah diisi oleh Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
