Silaturahmi dengan Wartawan, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik
NALARMEDIA.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jateng agar bersikap terbuka terkait perkembangan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi.
“Saya perintahkan semuanya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Harus transparan. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat juga berhak bertanya. Di situlah letak akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang perlu diketahui masyarakat,” ujar Luthfi saat menghadiri acara silaturahmi dan buka bersama dengan para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (10/3/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Baznas Jateng, sejumlah kepala OPD, serta para jurnalis.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam membangun Jawa Tengah. Media dinilai memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
Ia menambahkan, masukan maupun kritik dari wartawan dan masyarakat sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya bersama dalam memajukan pembangunan di Jawa Tengah.
“Media juga memiliki peran dalam pembangunan. Tugas jurnalis pada dasarnya sama dengan pemerintah, yaitu mendidik dan membangun masyarakat,” kata Luthfi.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana menyampaikan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab yang sejalan dengan pemerintah, yakni memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai karya jurnalistik, seperti tulisan, foto, video, dan bentuk publikasi lainnya.
“Kami memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, jurnalis juga memiliki hak untuk memperoleh informasi publik serta mendapatkan keterangan dari para narasumber,” ujarnya.
Menurut Iwan, jurnalis juga memiliki mekanisme agar informasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara utuh. Transparansi memang penting, namun tetap harus melalui proses verifikasi atau cek dan ricek kepada para pemangku kepentingan.
“Kolaborasi antara Pemprov dan wartawan tidak bisa dipisahkan. Ketika ada hal baik tentu kami sampaikan, dan ketika ada kritik juga disampaikan dengan menawarkan solusi. Media juga menjadi bagian dari solusi,” jelasnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
