Dorong UMKM Bangkit, Gubernur Jateng Minta Bank Jateng Fokus Salurkan KUR
NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya peran Bank Jateng dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui inovasi pembiayaan, yang digelar di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jumat (17/4/2026).
Luthfi menegaskan, penyaluran KUR dengan bunga rendah menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir yang memberatkan. Menurutnya, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembiayaan daerah.
Ia juga mendorong BPD untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan administratif, tetapi turut berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap investasi, pembiayaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam pandangannya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, menjadi kunci dalam mendorong pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kerja sama berbagai pihak,” ujarnya.
Luthfi juga menyebut bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mulai dari menjaga stabilitas keamanan, kepastian hukum, hingga kemudahan perizinan dan kesiapan tenaga kerja.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat peran dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pada 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit kepada pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar, dan pada 2026 angka tersebut ditingkatkan menjadi Rp1 triliun.
Ia menambahkan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai penyalur kredit, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana, termasuk melalui pengelolaan arus kas dan pengawasan pembiayaan.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa BPD perlu meningkatkan perannya. Menurutnya, BPD tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan dana pemerintah daerah, melainkan harus menjadi pengelola aktif yang mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Dengan penguatan peran tersebut, diharapkan BPD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
