Ahmad Luthfi Lantik 27 Pejabat, Tegaskan Sistem Merit Tanpa Titipan
NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin, 27 April 2026. Pelantikan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.
Sebanyak 27 pejabat yang dilantik terdiri atas 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari jumlah tersebut, 13 pejabat mendapatkan promosi, sedangkan 13 lainnya menjalani rotasi atau mutasi jabatan.
Ahmad Luthfi menegaskan, rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga dinamika, kesehatan, dan efektivitas birokrasi agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri. Sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seluruh pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Menurut Luthfi, proses pengisian jabatan tersebut telah melalui mekanisme sistem merit dan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses ini menjadi jaminan bahwa penempatan pejabat dilakukan secara objektif dan sesuai kompetensi.
Ia juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses seleksi maupun pengangkatan pejabat. Prinsip tersebut, kata dia, harus menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, khususnya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Luthfi meminta agar tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Ia menekankan bahwa birokrasi harus hadir untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan urusan administratif.
“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.
Ia juga meminta para pejabat segera melakukan pembenahan di unit kerja masing-masing, termasuk memangkas alur birokrasi yang tidak efektif, terutama dalam pelayanan publik.
Luthfi menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap keluhan masyarakat. Menurutnya, seluruh aduan publik harus ditindaklanjuti dan dijawab maksimal dalam waktu 1×24 jam.
“Sehingga tidak ada lagi komplain publik dari masyarakat. Satu kali dua puluh empat jam harus terjawab dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat langsung membawa perubahan positif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dan OPD demi kemajuan Jawa Tengah.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis turut diisi, antara lain Muhammad Masrofi sebagai Kepala Bapenda, Harso Susilo sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Dwianto Pryonugroho sebagai Kepala BPKAD, serta Yusmanto sebagai Kepala Bappeda.
Selain itu, Dyah Lukisari juga dilantik sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
