Evaluasi SD Negeri Minim Murid, DPRD Semarang Pertimbangkan Opsi Regrouping

NALARMEDIA.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi mendalam terhadap sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri yang kerap kekurangan siswa pada masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sebagai solusi, DPRD memunculkan opsi regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan letak geografis wilayah dan ketersediaan siswa.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, mengemukakan usulan ini saat meninjau langsung pelaksanaan SPMB 2026 di SD Negeri Kalibanteng Kidul 01, Jumat (12/6/2026). Ia menyoroti ketimpangan pendaftar antar sekolah sebagai persoalan utama yang menuntut penyelesaian segera. Saat ini, ada sekolah yang konsisten kekurangan murid setiap tahunnya, sementara sekolah lain justru selalu kelebihan pendaftar.

“Kalau memang ada sekolah yang setiap tahun kekurangan murid, tentu harus dievaluasi. Apakah nanti digabung atau seperti apa, semuanya harus melalui kajian yang matang,” ujarnya.

Walau memunculkan opsi penggabungan, Mualim mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Pemerintah Kota Semarang wajib mengkaji berbagai aspek secara komprehensif, mulai dari tren pertumbuhan penduduk hingga proyeksi kebutuhan layanan pendidikan di masa depan.

Ia menilai, minimnya peminat pada suatu sekolah saat ini bisa saja berubah drastis pada tahun-tahun mendatang. Oleh sebab itu, eksekusi regrouping wajib berlandaskan hitungan dan riset yang matang.

“Bisa saja beberapa tahun ke depan terjadi pertumbuhan penduduk atau banyak keluarga muda yang anak-anaknya mulai memasuki usia sekolah. Jadi semuanya harus dihitung dan dipertimbangkan dengan matang,” katanya.

Selain menyoroti sekolah sepi peminat, Komisi D turut meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk segera memetakan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Langkah proaktif ini sangat krusial untuk merencanakan penambahan ruang kelas baru atau bahkan membangun sekolah baru guna menekan ketimpangan jumlah siswa negeri di Kota Semarang.

Sebagai solusi jangka pendek, Mualim menyarankan pemerintah untuk mengarahkan calon peserta didik yang gagal masuk sekolah incaran ke SD negeri lain yang kuotanya masih tersedia. Ia juga mengajak sekolah swasta untuk mengambil peran aktif dalam menampung anak-anak yang belum mendapat kursi di sekolah negeri.

“Kami berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.

Kondisi kontras justru terlihat di SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 yang kembali tampil sebagai salah satu sekolah favorit pada SPMB 2026. Sampai masa pendaftaran bergulir, sekolah ini sukses mencatat 106 calon siswa, angka yang telah melampaui batas kuota yang mereka sediakan.

Kepala SD Negeri Kalibanteng Kidul 01, Rumiyati, merinci bahwa pihaknya hanya membuka tiga rombongan belajar (rombel) yang menampung total 84 siswa. Nantinya, setiap kelas akan berisi maksimal 28 anak.

“Pendaftarnya ada 106 anak. Rencananya tiga kelas, jadi kuotanya 84 siswa,” katanya.

Pihak sekolah berkomitmen mendampingi calon siswa yang gugur seleksi dengan memberikan informasi terkait sekolah-sekolah lain yang masih membutuhkan murid. Rumiyati mengonfirmasi bahwa animo masyarakat yang tinggi terhadap SDN Kalibanteng Kidul 01 sudah menjadi tren tahunan. Pada SPMB tahun lalu, jumlah pendaftar bahkan nyaris menyentuh angka 200 anak.

“Tahun sebelumnya malah hampir 200 pendaftar. Pilihan satu dan pilihan dua juga banyak,” ungkapnya.

Jalur domisili atau zonasi terbukti masih mendominasi pendaftaran calon siswa di sekolah tersebut, disusul oleh jalur mutasi, prestasi, dan afirmasi. Rumiyati juga mengapresiasi penerapan sistem pendaftaran berbasis online karena terbukti mempermudah urusan administrasi, baik bagi masyarakat maupun pihak sekolah.

“Sekarang sudah canggih. Sistem online seperti ini lebih mudah dan tidak menyusahkan sekolah,” pungkasnya.