Waka DPRD Jateng Desak Pemda Intervensi Cegah Inflasi Imbas Kenaikan BBM

NALAARMEDIA.COM – Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah antisipasi guna menahan laju inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per Juni 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyampaikan desakan ini agar pemda bertindak cepat merespons situasi ekonomi.

Saleh menilai penyesuaian harga BBM ini sangat berpotensi mengerek biaya transportasi sekaligus distribusi barang. Kondisi tersebut pada gilirannya akan memukul daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok berisiko ikut melonjak tajam.

“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak memicu lonjakan harga barang dan menambah beban masyarakat,” ujarnya di Kota Semarang.

Sebelumnya, pemerintah resmi memberlakukan tarif baru untuk BBM non-subsidi sejak 10 Juni 2026. Merujuk pada data resmi Pertamina Patra Niaga, masyarakat kini harus membeli Pertamax (RON 92) seharga Rp16.250 per liter, melompat dari harga awal Rp12.300 per liter.

Kenaikan serupa juga menyentuh produk Pertamax Green 95 (RON 95). Pertamina mematok harga baru untuk jenis ini di angka Rp17.000 per liter, naik dari posisi sebelumnya yang berada di level Rp12.900 per liter.

Saleh mengingatkan bahwa efek kenaikan BBM ini akan merembet melampaui sektor transportasi. Rantai distribusi barang dan jasa juga akan langsung merasakan dampaknya, sehingga memicu pembentukan inflasi di tingkat daerah.

“Kita harus mewaspadai efek berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota untuk turun langsung memperketat pantauan harga di berbagai pasar. Pemda juga wajib menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Saleh menyarankan pemda untuk meracik berbagai strategi stabilisasi harga sedini mungkin. Pemda bisa menerapkan langkah-langkah konkret seperti menggelar operasi pasar, membuka pasar murah, dan memperkuat jalur distribusi komoditas strategis untuk mengendalikan gejolak harga.

“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Secara khusus, ia menugaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah untuk mempererat koordinasi antarlembaga. TPID harus proaktif memantau pergerakan harga dan memitigasi risiko lonjakan inflasi selama beberapa bulan ke depan.

Saleh menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas harga saat ini. Ia khawatir inflasi yang melambung tinggi akan langsung menghantam kesejahteraan warga, khususnya mereka yang berada di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.