Gubernur Jawa Tengah Pastikan Urus Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis, Warga Diminta Lapor Jika Ada Pungli

waktu baca 3 menit
Selasa, 23 Jun 2026 12:50 2 Fajrul Amienurrahman Mahmud

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjamin para nelayan kecil di kawasan pesisir bisa menikmati layanan jemput bola perizinan kapal tanpa biaya sepeser pun. Luthfi bahkan mengimbau warga agar berani melapor apabila menemukan praktik pungutan liar (pungli) selama proses pengurusan izin tersebut.

Gubernur Luthfi menyampaikan hal ini ketika menyerahkan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan secara simbolis kepada sejumlah nelayan. Penyerahan dokumen ini berlangsung bersamaan dengan agenda Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kota Tegal pada Senin, 22 Juni 2026.

Lebih lanjut, beliau mengajak para nelayan yang telah menerima layanan untuk ikut menyebarkan informasi penting ini kepada rekan-rekan seprofesi mereka. Tujuannya agar semakin banyak nelayan kecil yang segera mengurus legalitas kapal masing-masing.

“Kasih tahu temannya yang lain, suruh ke sini biar segera diproses. Semoga berkah nggih,” kata Luthfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menyebutkan bahwa program ini menargetkan nelayan yang beroperasi di perairan bawah 12 mil laut. Sakina menambahkan, Pemerintah Provinsi memegang kewenangan penuh untuk mengurus perizinan di wilayah tangkapan tersebut.

“Di bawah 12 mil itu biasanya termasuk kapal kecil, kurang dari 10 GT (gross ton). Hari ini kami melakukan jemput bola layanan perizinan. Kami ada inovasi Jebol Ikan (Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan), dan ini menyasar nelayan-nelayan,” kata Sakina.

Sakina menerangkan alasan mengapa strategi jemput bola ini sangat pemerintah perlukan. Banyak nelayan kecil yang masih kesulitan mengakses platform perizinan digital secara mandiri, seperti OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach).

“Nelayan kecil ini termasuk yang rentan. Pengetahuan terkait OSS dan aplikasi itu kurang, sehingga kami yang mendatangi. Ini bagian dari layanan publik prima di Jawa Tengah,” ujarnya.

Melalui program inovatif ini, para petugas langsung turun tangan mendampingi nelayan secara bertahap. Mereka membantu nelayan membuat akun email, mengisi data di sistem OSS RBA, hingga mengurus kelengkapan dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Sakina kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu membayar biaya apa pun untuk menikmati seluruh layanan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah sukses menggelar program jemput bola di beberapa titik pesisir, termasuk Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Ke depan, tim berencana melanjutkan layanan serupa ke kawasan Klidang Lor di Kabupaten Batang.

“Dengan memiliki izin, nelayan secara hukum memiliki kegiatan yang sah. Kalau ada pengawasan kelautan atau perikanan, mereka bisa menunjukkan bahwa kapal dan usahanya sudah berizin,” jelasnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, memberikan respons positif terhadap inisiatif ini. Rudi menilai strategi jemput bola dari pemerintah sangat memudahkan para nelayan yang ingin melengkapi legalitas usaha tangkap mereka.

“Untuk Kabupaten Brebes sendiri kurang lebih sudah ada 500-an lebih yang terlayani perizinannya. Tapi masih ada beberapa yang belum, karena mungkin belum memahami dan belum mendapatkan informasi,” katanya.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga telah melayani sekitar 1.500 kapal di bawah 6 GT di wilayah Brebes dengan menerbitkan dokumen pas kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP). Rudi menyoroti antusiasme tinggi dari para nelayan karena layanan ini membuat mereka bisa mendapatkan izin resmi secara cuma-cuma.

“Dengan adanya jemput bola itu nelayan merasa terbantu. Tidak ada biaya sepeser pun. Nelayan akhirnya memiliki izin semua,” ujarnya.

Sebagai penutup, Rudi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Gubernur Ahmad Luthfi. Ia berharap program jemput bola pengurusan izin ini bisa terus berjalan rutin demi kesejahteraan para nelayan.

Fajrul Amienurrahman Mahmud

LAINNYA