LKPP Tunjuk Jateng Jadi Pilot Project Pengadaan Berkelanjutan, Siap Jadi Acuan Nasional

NALARMEDIA.COM – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi menunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sebagai proyek percontohan (pilot project) untuk penerapan sistem pengadaan berkelanjutan. Pemprov menilai penunjukan ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan praktik belanja pemerintah yang lebih ramah lingkungan, sekaligus menjadikannya panutan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut antusias kepercayaan dari LKPP tersebut. Ia menjadikan program ini sebagai momentum emas untuk memperkuat peran UMKM lokal dan memperluas penyerapan produk ramah lingkungan dalam setiap proyek pemerintah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada LKPP yang sudah menunjuk Jawa Tengah untuk piloting pengadaan berkelanjutan,” kata Sumarno, di sela acara Focus Group Discussion Implementasi Pengadaan Berkelanjutan, di Hotel Aruss Semarang, Kamis (16/7/2026).

Sumarno menjelaskan bahwa konsep pengadaan masa kini telah berevolusi. Pemerintah tidak lagi mematok fokus hanya pada kualitas dan harga barang semata, tetapi juga wajib menakar dampak ekonomis dan kelestarian lingkungannya. Meninjau dari sisi ekonomi, ia menegaskan pemerintah harus membuka ruang partisipasi yang lebih lebar bagi pelaku usaha lokal, utamanya sektor UMKM, agar mereka leluasa unjuk gigi sebagai penyedia.

“Pengadaan harus melibatkan semua. Bagaimana mendorong ekonomi lokal, bagaimana mendorong UMKM agar terlibat di dalamnya. Kami bersyukur karena di Jawa Tengah pelaku ekonomi mayoritas adalah UMKM,” jelasnya.

Bergeser ke aspek ekologi, pemerintah turut mengarahkan sistem pengadaan baru ini untuk mendukung penuh pelestarian alam. Langkah konkretnya adalah dengan memperbanyak pembelian barang dan jasa yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan.

“Terkait dengan pengadaan barang-barang yang ramah lingkungan, ini menjadi bagian dari upaya kita menjaga keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan ke depan,” imbuhnya.

Pejabat tinggi Pemprov Jateng ini lantas mengingatkan seluruh rekanan penyedia agar menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas selama mengikuti lelang. Ia menuntut para pemenang tender untuk selalu menjaga kualitas hasil garapan mereka agar presisi dengan spesifikasi standar pemerintah.

“Apabila sudah ditunjuk menjadi penyedia barang dan jasa, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jaga kualitasnya agar sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan,” katanya.

Menutup penjelasannya, Sumarno mendorong para mitra usaha untuk segera menyesuaikan model bisnis mereka dengan pakem pengadaan berkelanjutan ini. Mereka bisa memulainya dengan menawarkan opsi produk ramah lingkungan dan menerapkan praktik kerja yang mendukung pembangunan jangka panjang.

“Dengan pengadaan berkelanjutan ini, teman-teman penyedia juga harus mulai masuk ke sana. Bagaimana bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan,” pungkasnya.

Pada forum yang sama, Direktur Pengembangan dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Setyowati, membeberkan alasan instansinya memilih Jawa Tengah. Ia menyebut provinsi ini mengelola nilai pagu belanja yang sangat raksasa, sekaligus menunjukkan komitmen baja dalam menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tingginya nilai transaksi tersebut otomatis menempatkan Jateng pada posisi strategis untuk memimpin transformasi sistem pengadaan tingkat nasional.

“Harapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan pada proses pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Dwi turut memuji respons sigap Pemprov Jateng saat LKPP menyodorkan tawaran proyek percontohan ini. Ia mengamati rekam jejak lelang di Jawa Tengah yang perlahan sudah mengadopsi prinsip pengadaan hijau (green procurement). Pemprov terbukti mulai selektif berbelanja dengan memprioritaskan ragam produk atau peralatan bermisi rendah demi menjaga ekosistem alam.

“Praktik-praktik baik tersebut sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ke depan, tidak perlu memulai dari awal lagi untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk fase berikutnya, Dwi menyarankan Pemprov Jateng agar fokus mendongkrak kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah juga wajib melahirkan regulasi pendukung agar roda implementasi pengadaan berkelanjutan ini bergulir semakin mulus di lapangan.

Sebagai informasi tambahan, LKPP tahun ini merangkul lima instansi besar untuk mengawal pilot project pengadaan berkelanjutan. Tiga kursi kementerian diisi oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara untuk wakil pemerintah daerah, LKPP mempercayakan amanat strategis ini kepada Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat.