Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan, Gibran: Kami Hormati Setiap Masukan

NALARMEDIA.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya angkat bicara merespons inisiatif sejumlah tokoh masyarakat sipil yang mendeklarasikan pembentukan Kabinet Bayangan. Sang Wakil Presiden menyikapi langkah taktis masyarakat tersebut dengan positif sebagai wujud nyata partisipasi publik.

Secara terbuka, Gibran menegaskan bahwa dirinya selalu menghargai berbagai hasil survei, kajian mendalam, hingga analisis komprehensif dari lembaga-lembaga kredibel. Ia menilai pemerintah harus menyambut baik partisipasi aktif masyarakat dalam ruang publik, tak terkecuali inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan.

“Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” kata Gibran dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (29/7/2026).

Lebih lanjut, Gibran memandang kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat, melontarkan kritik, dan mengawal jalannya pemerintahan sebagai hak mutlak dalam iklim bernegara. Ia menganggap dinamika pengawasan semacam ini justru mencerminkan kondisi kehidupan demokrasi yang sangat sehat.

Sang Wakil Presiden memastikan pemerintah pusat akan menjadikan pengawasan publik sebagai bahan evaluasi yang konstruktif untuk membenahi birokrasi. Ia hanya menggarisbawahi bahwa masyarakat perlu menyampaikan kritik secara objektif, merujuk pada basis data yang akurat, serta selalu berorientasi pada pencarian solusi.

“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah meyakini bahwa keterlibatan masyarakat sipil melalui Kabinet Bayangan ini justru akan mendorong laju perbaikan sistem ketatanegaraan. Gibran optimis sinergi antara pemerintah dan pengawas independen akan membuahkan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa.

“Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” sambungnya.