Demi Tata Kelola yang Baik, Taj Yasin Sambut Terbuka Pemeriksaan BPK di Jateng

NALARMEDIA.COM – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut antusias langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan setempat yang mulai menggelar audit daerah. Langkah ini ia dukung penuh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di wilayah Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Taj Yasin menegaskan kesiapannya menyajikan data yang transparan guna menyempurnakan program kerja dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri agenda Entry Meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).

Bagi Taj Yasin, kehadiran BPK membuka momentum emas bagi Pemprov Jateng untuk memperbaiki dan menyelaraskan roda birokrasi. Ia memastikan jajarannya sangat terbuka untuk menyuplai segala bentuk data maupun informasi yang tim auditor BPK butuhkan.

Menyikapi hal tersebut, ia langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera membereskan dokumen, materi, serta laporan program yang menjadi sasaran audit.

“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” ujar tokoh yang akrab disapa dengan Gus Yasin ini.

Gus Yasin menaruh harapan besar agar hasil audit ini mampu melahirkan evaluasi serta masukan objektif dari para pemeriksa. Ia meyakini rekomendasi BPK akan sangat berguna untuk memoles kualitas birokrasi dan menata pengelolaan anggaran daerah.

“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, merinci empat fokus utama pemeriksaan kali ini. Fokus pertama membidik kinerja pemerintah dalam menyokong pencapaian ketahanan energi. Fokus kedua menyoroti upaya daerah dalam mendongkrak produksi dan menjaga keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, fokus ketiga mengaudit tingkat kepatuhan pemerintah dalam mengelola sektor pendidikan. Terakhir, BPK akan menelisik kepatuhan pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa agenda pemeriksaan tematik ini memegang peran krusial bagi BPK untuk mengevaluasi realisasi program-program pemerintah daerah. Langkah pengawasan ini sangat selaras dengan kompas kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sekaligus Rencana Strategis (Renstra) BPK 2025-2029.

Ia berharap hasil audit ini benar-benar bisa memastikan seluruh program Pemprov Jateng berjalan tepat sasaran dan membuahkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.