Suriah Buka Pintu Diplomasi dengan Israel demi Amankan Jaminan Keamanan Kawasan

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Suriah tengah menjajaki peluang diplomasi dengan Israel guna mengamankan kesepakatan keamanan nasional. Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, membenarkan bahwa kedua negara akan segera melanjutkan perundingan yang sebelumnya sempat jalan di tempat. Saat sesi wawancara bersama Reuters pada Minggu (23/8/2026), al-Shaibani mengungkapkan bahwa proses negosiasi keamanan ini sempat membeku menyusul pecahnya konflik bersenjata antara poros Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Walaupun begitu, kedua belah pihak belum menentukan tanggal pasti untuk kembali duduk di meja perundingan.

Al-Shaibani menegaskan bahwa Damaskus saat ini menempatkan penghentian serangan militer Israel ke wilayah Suriah sebagai prioritas paling mendesak. Ia menilai kedua belah pihak harus memprioritaskan langkah-langkah membangun kepercayaan (confidence-building measures) sebelum melangkah ke pembahasan isu hubungan bilateral dan perdamaian permanen. Selama lebih dari setahun terakhir, Amerika Serikat sebenarnya telah berusaha keras menjalankan peran sebagai mediator antara Israel dan pemerintahan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Sayangnya, upaya ini menemui jalan buntu karena militer Israel terus merangsek masuk dan membombardir sejumlah aset strategis milik pemerintah Suriah dengan dalih mengamankan negaranya.

“Kami percaya negosiasi akan segera dilanjutkan,” ujar al-Shaibani.

Sang menteri membeberkan bahwa Washington saat ini tengah memberikan tekanan diplomatik agar Israel mau kembali ke meja perundingan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pemerintahannya sangat kesulitan menebak arah kebijakan Israel yang kerap mengambil keputusan secara sepihak dan tidak terprediksi.

“Tangan Suriah terbuka untuk saling memahami, untuk perdamaian, untuk diplomasi dan stabilitas kawasan,” katanya.

Ketegangan antara kedua negara kembali memanas pekan lalu saat armada udara Israel menggempur pangkalan Abu al-Duhur di wilayah Suriah. Israel berdalih melancarkan serangan tersebut karena mencurigai Damaskus akan mengizinkan militer Turki bermarkas di pangkalan itu. Menanggapi klaim sepihak tersebut, pemerintah Suriah dan Turki kompak membantah keras. Al-Shaibani menyatakan bahwa Suriah bisa memaklumi rasa cemas Israel, namun ia menuntut Tel Aviv untuk turut menghormati kedaulatan keamanan Suriah. Ia mengecam keras manuver militer Israel yang terus-menerus melanggar batas wilayah udara, melancarkan pengeboman, hingga menggelar operasi penangkapan warga di kawasan selatan Suriah.

Lebih jauh, al-Shaibani mengungkapkan bahwa proses negosiasi sebenarnya sudah menyentuh progres yang sangat signifikan. Pada awal tahun 2026 ini, perwakilan Suriah dan Israel kabarnya telah menyetujui hampir seluruh isi kesepakatan di atas kertas. Salah satu klausul krusial dalam draf tersebut mewajibkan Israel menghentikan seluruh serangannya. Sebagai gantinya, Israel juga harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Suriah yang mereka duduki pascaruntuhnya rezim Bashar al-Assad.

Draf kesepakatan itu turut memuat rencana pembentukan sejumlah zona keamanan di teritori Suriah yang berbatasan langsung dengan Israel. Salah satu skemanya adalah membangun zona penyangga demiliterisasi yang hanya boleh menampung pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, area lainnya tetap mengizinkan militer Suriah berjaga dengan pembatasan kekuatan tempur. Namun, al-Shaibani menuding Israel sengaja mencari celah untuk mangkir dari kewajiban perjanjian tersebut.

“Kami tidak melihat adanya kemauan nyata dari mereka untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

Perebutan wilayah Dataran Tinggi Golan masih menjadi batu sandungan paling sensitif dalam menormalisasi hubungan kedua negara. Secara teknis hukum internasional, Suriah dan Israel masih berstatus perang sejak tahun 1948 silam. Militer Israel mencaplok sebagian besar Dataran Tinggi Golan dari tangan Suriah saat meletusnya Perang Enam Hari pada 1967. Tel Aviv kemudian menganeksasi wilayah strategis tersebut secara sepihak, meski dunia internasional menolak mengakui kedaulatan mereka di sana. Menyikapi sengketa ini, Damaskus memilih bersikap realistis dengan memprioritaskan penghentian serangan militer terlebih dahulu ketimbang langsung merundingkan status kepemilikan Golan.

“Mungkin setelah itu kita dapat membuka pembahasan mengenai perdamaian dan Golan,” ujarnya.

Di kubu seberang, sejumlah elit politik Israel telah memberikan sinyal penolakan untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke pangkuan pemerintahan al-Sharaa. Jurang perbedaan sikap ini berpotensi menjelma menjadi rintangan terbesar bagi kedua belah pihak dalam merajut hubungan diplomatik yang stabil.

Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, sebelumnya sempat memaparkan bahwa Washington sedang merancang sebuah mekanisme khusus untuk mencegah benturan militer antara Israel, Turki, dan Suriah. Merespons inisiatif tersebut, al-Shaibani mengkritik bahwa mekanisme itu belum matang. Ia menuntut Amerika Serikat untuk mengarahkan kerangka kerja tersebut demi menghentikan agresi militer dan memuluskan jalan menuju kesepakatan keamanan, bukan malah memberikan legitimasi bagi Israel untuk memperkuat pendudukannya. Di sela-sela tarik-ulur diplomasi ini, Damaskus memastikan akan terus merawat hubungan kemiliterannya dengan Turki. Al-Shaibani menegaskan bahwa negaranya sangat terbuka menerima uluran tangan Turki dalam program pelatihan militer, sama halnya dengan dukungan yang Suriah terima dari Yordania dan Arab Saudi.

“Suriah berterima kasih atas dukungan Turki dalam membangun kembali militernya, dan kami tidak akan melepaskan dukungan tersebut,” kata al-Shaibani.

Pernyataan diplomatis tersebut merefleksikan posisi geopolitik Suriah saat ini. Walaupun bayang-bayang konflik, gempuran militer, dan sengketa wilayah abadi masih menyelimuti hubungan Suriah dan Israel, Damaskus tetap membuka pintu negosiasi lebar-lebar. Meski demikian, Suriah menetapkan syarat mutlak. Israel harus terlebih dahulu menghentikan seluruh agresinya dan menunjukkan iktikad baik untuk memulihkan rasa saling percaya, sebelum kedua negara bisa menyentuh pembicaraan perdamaian yang lebih komprehensif.