Jelang MTQ Nasional, Proyek Drainase Simpang Lima Jadi Sorotan

NALARMEDIA.COM – Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI di Kota Semarang tinggal menghitung hari. Kendati demikian, pengerjaan proyek drainase dan penataan taman masih terus membayangi kawasan Simpang Lima yang berstatus sebagai episentrum aktivitas warga.

Merespons situasi lapangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang langsung melontarkan catatan kritis. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk memastikan kelancaran aktivitas konstruksi agar sama sekali tidak mengusik agenda MTQ Nasional yang akan bergulir mulai 12 September 2026.

Dini memandang proyek drainase tersebut memegang peran krusial untuk menanggulangi ancaman banjir kota. Namun, ia memperingatkan pemerintah agar mengelola pekerjaan fisik di kawasan strategis secara cermat, mengingat ribuan peserta dan tamu undangan dari berbagai provinsi akan segera membanjiri Kota Semarang.

“Simpang Lima ini menjadi wajah Kota Semarang. Karena itu, konstruksi yang sedang dilaksanakan harus diantisipasi agar tidak mengganggu pelaksanaan MTQ, terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan,” ujar Dini.

Ia memaparkan bahwa program drainase dan penataan taman ini bukanlah proyek mendadak. Eksekutif dan legislatif telah menyepakati program tersebut sejak pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 untuk target pengerjaan 2026.

Mengingat proyek tersebut sudah terkunci di dalam dokumen APBD, pemerintah daerah memang wajib menjalankannya. Meski begitu, Dini menuntut pemerintah segera menyelaraskan laju pengerjaan proyek dengan ritme acara berskala nasional tersebut.

“Proyek ini tidak bisa begitu saja ditunda karena sudah menjadi bagian dari penanganan banjir di kawasan Simpang Lima. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pelaksanaan proyek dan agenda MTQ tidak sejak awal disinkronkan,” katanya.

Menjelang gelombang kedatangan peserta MTQ, Dini melemparkan sejumlah tuntutan wajib bagi pemerintah. Pertama, kontraktor harus menjamin area konstruksi seratus persen aman. Pihak terkait pantang membiarkan pembatas proyek, lubang galian, tumpukan material, hingga akses keluar-masuk kendaraan berat membahayakan keselamatan para pengunjung.

Kedua, ia mendesak pemerintah menyiapkan skenario mitigasi cuaca untuk menangkal ancaman hujan. Kondisi drainase yang belum rampung sempurna sangat berpotensi mengacaukan aliran air dan memicu genangan di seputaran jantung kota.

“Kalau nanti hujan, limpasan air juga harus diantisipasi. Jangan sampai kondisi tersebut justru mengganggu pelaksanaan MTQ,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah wajib mempertahankan kenyamanan ruang publik bagi masyarakat luas. Menyandang status sebagai ikon kota, Simpang Lima pasti akan menjelma sebagai magnet keramaian utama sepanjang penyelenggaraan MTQ.

Lebih lanjut, Dini juga memperjuangkan nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang lapaknya terimbas debu dan material proyek. Ia menuntut pemerintah mengevaluasi kelayakan akses menuju shelter PKL. Pemerintah harus sigap menyediakan lokasi relokasi sementara agar PKL tetap bisa meraup rezeki dari lonjakan jumlah wisatawan.

“PKL juga perlu diperhatikan. Mereka tentu menunggu momentum event besar untuk mendapatkan penghasilan. Kalau shelter mereka tertutup proyek, harus ada tempat relokasi yang memadai dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli,” jelasnya.

Legislator ini menegaskan bahwa proyek penataan Simpang Lima pantang mengorbankan fungsi sosial kawasan hanya demi mengejar target penyelesaian bangunan fisik. Pemerintah harus membuktikan kawasan tersebut tetap beroperasi normal untuk melayani warga dan tetamu.

Ia menaruh harapan besar agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling merapatkan barisan dan memperkuat rantai koordinasi menjelang pembukaan MTQ Nasional.

“Jangan sampai karena mengejar pekerjaan fisik, kemudian keamanan, kenyamanan, PKL, dan persoalan banjir justru terabaikan. Semuanya harus berjalan bersama,” tegas Dini.

Menanggapi sorotan tajam tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto, menjamin kelanjutan proyek drainase di Simpang Lima. Ia beralasan bahwa pos anggaran proyek itu telah matang dalam APBD 2026, sehingga dinasnya wajib menyelesaikan pengerjaan fisik di lapangan.

“Kalau penganggaran 2026 sudah masuk sejak 2025, maka harus dilaksanakan. Jadi kegiatan itu tidak bisa dibatalkan,” kata Suwarto.

Untuk menyiasati agenda MTQ, DPU langsung menginstruksikan pihak kontraktor agar mengebut penyelesaian perbaikan saluran air. Pemkot Semarang juga mengaku telah menyusun langkah pencegahan untuk menangkal kemunculan genangan air saat hujan turun.

“Kita langsung kebut untuk perbaikan saluran supaya tidak ada genangan. Untuk pelaksanaan MTQ apabila ada hujan dan lain sebagainya juga sudah kita antisipasi,” ujarnya.

Suwarto mengklaim para pekerja telah sukses menuntaskan pemasangan instalasi gorong-gorong. Tim lapangan juga mulai mengeksekusi proses pengurugan tanah pada sejumlah titik rawan genangan.

“Sudah dilakukan pengurugan untuk meminimalisasi kalau ada hujan. Gorong-gorong juga sudah masuk semuanya,” jelasnya.

Selain menuntaskan masalah drainase, proyek revitalisasi ini mengusung misi besar untuk mempercantik paras Simpang Lima. Pengerjaan akan menyasar perbaikan estetika kawasan agar lebih ramah dan nyaman bagi warga kota.

Kendati proyek terus berjalan, Suwarto sangat menyadari kewajiban dinasnya untuk memperketat sistem pengawasan di area konstruksi, khususnya saat ribuan tamu tiba di Semarang.

“Kita minta pengawasan langsung, apalagi MTQ Nasional akan menghadirkan ribuan peserta. Kita khawatir terkait keamanan, sehingga itu harus menjadi perhatian,” pungkasnya.