Anggaran Tembus Rp7 Triliun, Purbaya Kecewa dengan Kualitas Data DTSEN

NALARMEDIA.COM – Gelombang protes warga mewarnai penetapan status sosial-ekonomi di berbagai daerah. Publik menilai hasil pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat berantakan dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Fenomena janggal “miskin di kenyataan, sultan di data desil” sontak memantik kemarahan masyarakat. Warga berpenghasilan rendah justru tiba-tiba meloncat ke kategori masyarakat kaya raya pada kelompok Desil 9 dan 10.

Kekacauan data ini membawa dampak fatal bagi sektor pendidikan hingga program subsidi energi. Ribuan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, seperti KJMU dan KIP-Kuliah, kini terancam putus kuliah akibat status desil mereka yang mendadak naik. Selain itu, warga miskin juga terancam kehilangan akses bantuan sosial (bansos) hingga menghadapi pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Merespons karut-marut ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka melontarkan kekecewaannya terhadap kualitas pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah sejatinya telah menggelontorkan anggaran raksasa demi menggaransi keakuratan pangkalan data tersebut.

“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ia pun merinci besaran dana fantastis yang telah pemerintah alokasikan untuk menyokong program tersebut.

“Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit,” tambahnya.

Purbaya membeberkan fakta bahwa BPS sempat mengajukan proposal penambahan anggaran pada awal tahun 2026. Pemerintah langsung merestui permintaan tersebut dengan harapan lembaga statistik itu mampu membenahi dan menyajikan data yang valid. Menkeu menuntut BPS segera merapikan DTSEN agar program penyaluran subsidi dan bantuan sosial tahun depan bisa membidik sasaran yang tepat tanpa merugikan kelompok masyarakat miskin.

“Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” ungkap Purbaya.

Menyinggung rencana penerapan sistem pembatasan subsidi, Purbaya berjanji pemerintah akan bersikap responsif menangani setiap keluhan warga yang muncul di lapangan secara spesifik.

“Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan… kalau ada masalah ya kita, let’s say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case,” jelasnya.

Carut-marut DTSEN ini sukses memicu rentetan fenomena absurd di tingkat akar rumput. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang pengemudi becak motor (bentor) bernama Timbul harus menelan pil pahit. Ia sangat terkejut saat mengetahui status desilnya melompat tak masuk akal dari Desil 1 ke Desil 9, yang otomatis melabelinya sebagai kelompok masyarakat nyaris paling kaya. Ironisnya, kepala desa atau lurah di wilayah tempat tinggal Timbul justru hanya bertengger di Desil 8.

Nasib serupa menimpa Diandrea, mahasiswi cerdas pemilik IPK sempurna 4,0 di Universitas Negeri Surabaya. Anak seorang pengantar galon air ini harus merelakan beasiswanya terhenti di tengah jalan. Pihak kampus tiba-tiba menjatuhkan tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp4 juta lantaran data ekonomi keluarganya meroket tajam dari Desil 2 menuju Desil 6 secara sepihak.

Wabah krisis data ini juga merembet hingga ke Ibu Kota Jakarta. Tercatat sebanyak 2.899 mahasiswa menghadapi ancaman pencabutan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menyusul perubahan status desil DTSEN yang jauh dari kata realistis.

Mengamati kekacauan massal ini, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, segera mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar. Ia meminta pemerintah daerah memutar otak dan mengalihkan alokasi anggaran dari pos lain demi menyelamatkan pendidikan ribuan mahasiswa tersebut.

“Lebih prioritas menyelesaikan isu KJMU. Jangan sampai mahasiswa harus berhenti karena persoalan data,” tegas Tania merespons ancaman putus studi massal tersebut.