Ahmad Luthfi Perketat Perlindungan Lahan Sawah Jateng Demi Jaga Ketahanan Pangan

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen daerahnya dalam menjaga produktivitas pangan lokal sekaligus menopang ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah konkret yang terus ia jalankan adalah memperketat perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Data mencatat Jawa Tengah memiliki luas lahan pertanian mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Pada tahun 2025, lahan tersebut mampu menghasilkan hampir 11 juta ton gabah kering giling (GKG) dan menyumbang 15,6% dari total gabah kering nasional. Sepanjang tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan produksi padi menembus angka 10,5 juta ton hingga penutupan tahun.

“Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi,” tegas Luthfi.

Ia menambahkan, capaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah saat ini telah melampaui target minimum 87% yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kendati demikian, sejumlah kawasan perkotaan masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan ketersediaan lahan.

Melihat capaian tersebut, Luthfi mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa insentif kepada kabupaten dan kota yang berhasil memenuhi target LP2B.

“Kabupaten/kota yang sudah mencapai target juga harus segera diberikan insentif,” ucap Luthfi.

Selain insentif, Luthfi mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi LP2B guna memberikan kepastian status hukum area pertanian. Kejelasan ini akan mempermudah pemetaan antara lahan yang dapat diperuntukkan bagi investasi dan lahan yang wajib terlindungi dari alih fungsi.

Dalam forum tersebut, Luthfi turut menyoroti sistem perizinan berbasis risiko yang masih menjadi kewenangan pusat. Ia berharap pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pemerintah provinsi demi mempercepat proses perizinan investasi di daerah.

“Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami,” katanya.

Rapat dengar pendapat ini menghadirkan seluruh gubernur se-Indonesia serta jajaran bupati dan wali kota yang bergabung secara daring. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, mengapresiasi Gubernur Ahmad Luthfi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil memenuhi target 87% LP2B pada Juli 2026. Ia berkomitmen menindaklanjuti dukungan terhadap investasi, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan lahan kawasan industri.

“Setelah LP2B dipertahankan 87% sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana yang bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi,” katanya menanggapi pernyataan Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya melihat penetapan lahan sawah dilindungi dan LP2B secara holistik. Ia memberi contoh Kota Surakarta yang sudah kehabisan lahan pertanian, sehingga pemerintah tidak bisa memaksakan target di wilayah tersebut.

“Jadi kita melihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87% itu harus dilihat kecukupan provinsi juga,” katanya.