Antisipasi Puso, Pemprov Jateng Bentengi 10 Ribu Hektare Sawah dengan Asuransi

NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah resmi menggulirkan program asuransi pertanian melalui PT Jamkrida Jateng. Langkah strategis ini bertujuan memproteksi 10 ribu hektare lahan persawahan yang rentan mengalami gagal panen atau puso akibat terjangan musim kemarau.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memprakarsai skema perlindungan ini untuk menyelamatkan para petani yang terdampak krisis kekeringan. Ia tidak ingin para pahlawan pangan tersebut terjerumus ke dalam perangkap pinjaman online (pinjol) maupun lintah darat hanya demi mencari modal tanam pengganti.

“Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektar lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” kata Luthfi saat berdialog dengan kelompok tani usai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis (3/9/2026).

Oleh karena itu, Luthfi mendesak para petani yang telanjur menderita gagal panen agar segera mengklaim fasilitas asuransi tersebut. Ia kembali mengingatkan warga tani untuk menjauhi rayuan pinjaman instan yang justru akan mencekik perekonomian keluarga.

“Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” kata Luthfi.

Menindaklanjuti krisis air ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah langsung menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi menyiapkan suplai benih unggul bagi para petani. Petugas akan mendistribusikan bantuan tersebut melalui beberapa skema penyaluran sesudah merampungkan proses verifikasi data di lapangan.

Khusus untuk menangkal dampak kekeringan, Pemprov Jateng juga telah mengeksekusi sejumlah mekanisme mitigasi andalan. Pemerintah mengoptimalkan fungsi saluran irigasi tersier pada kawasan sawah beririgasi, sekaligus memasang sistem pompa dan pipa penyalur air untuk menyokong lahan-lahan yang mengalami krisis pasokan air. Solusi teknis ini pemerintah jalankan untuk memastikan ketersediaan air, menekan risiko gagal panen, serta mempertahankan tingkat produktivitas hasil bumi.

Sebagai informasi, wilayah Jawa Tengah saat ini memiliki bentangan 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi. Pemerintah mengintervensi sawah tadah hujan menggunakan sistem pompa bertenaga besar, sementara kawasan sawah beririgasi mendapat suntikan pasokan melalui normalisasi jaringan tersier.

“Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” ucap Luthfi.

Dalam forum tatap muka tersebut, perwakilan kelompok tani di Kabupaten Pemalang tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mencurahkan permasalahan mereka langsung kepada Gubernur. Warga membeberkan deretan problem klasik yang menghambat hasil panen, mulai dari tingginya sedimentasi pendangkalan sungai dan saluran irigasi, rusaknya akses jalan usaha tani, hingga permintaan pasokan benih padi yang lebih berkualitas.

Merespons rentetan keluhan tersebut, Ahmad Luthfi memastikan pemerintah provinsi akan memasukkan proyek pengerukan lumpur sungai dan sedimentasi irigasi ke dalam postur anggaran tahun 2027. Di sisi lain, ia menjadikan perbaikan jalan usaha tani sebagai program prioritas yang akan segera pemerintah eksekusi dalam waktu dekat.

“Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait termasuk bupati-walikota,” jelasnya.