Atasi Banjir dan Rob, Pemkot Semarang Dorong Kerja Sama Lintas Daerah di Jawa Tengah

NALARMEDIA.COM – Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, hadir mewakili Wali Kota Agustina Wilujeng dalam forum Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan agenda strategis ini di Pendopo Kabupaten pada Jumat (29/5).

Forum ini mempertemukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, jajaran Kepala OPD Pemprov Jateng, dan seluruh kepala daerah se-Kedungsepur. Pada kesempatan tersebut, Iswar mengangkat isu krusial terkait pelestarian lingkungan, terutama masalah banjir dan rob yang terus membayangi Kota Semarang.

Iswar mengapresiasi pemaparan Sekda Jateng yang mengingatkan kembali pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Walaupun Kota Semarang mencatatkan kapasitas fiskal yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain, pemerintah kota tetap membutuhkan langkah komprehensif untuk menangani masalah ekologi, seperti penurunan muka tanah (land subsidence) yang mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun di pesisir Pantura.

“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen menjadi resilient city atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi sangat besar karena dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” ujar Iswar.

Ia secara khusus menyoroti kondisi Sungai Babon yang berhulu di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Iswar menjelaskan bahwa sungai ini memiliki sudut kemiringan curam sehingga memicu aliran air yang sangat ganas. Saat hulu sungai menerima curah hujan tinggi, debit air meluncur cepat dan mengakibatkan banjir parah di titik hilir seperti Genuk dan Muktiharjo.

Iswar juga menyoroti anomali cuaca ekstrem yang melanda sepanjang tahun 2026. Wilayah Muktiharjo yang biasanya hanya mengalami satu hingga dua kali genangan besar dalam setahun, kini sudah mencatatkan lima kali kejadian banjir. Situasi ini mendorong masyarakat untuk terus menyuarakan keluhan dan kritik melalui berbagai platform media sosial.

“Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar. Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa pemerintah sebenarnya bisa mengandalkan solusi teknis seperti pengerukan dan normalisasi sungai. Sayangnya, intervensi fisik semacam ini menelan biaya konstruksi yang jauh lebih membengkak ketimbang membangun komitmen bersama antar daerah untuk memulihkan kondisi lingkungan langsung dari sektor hulu.

Merespons usulan Bupati Demak dalam pertemuan tersebut, Pemkot Semarang sepakat untuk menghidupkan kembali aksi reboisasi dan penanaman pohon di kawasan dataran tinggi demi menahan laju debit air. Kebijakan ini sangat sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah dalam merintis kawasan Kedungsepur sebagai pusat pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism).

“Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita bisa bareng-bareng kembali mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Iswar.