BKKBN Jateng Minta Penyuluh KB Petakan Wilayah Prioritas Intervensi

NALARMEDIA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah meminta para penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk melakukan pemetaan wilayah secara lebih detail guna menentukan daerah yang membutuhkan intervensi khusus.

Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program Bangga Kencana dapat berjalan lebih tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pemkot Semarang Kaji Dana RT Rp25 Juta, Perwal Dimatangkan

13 Ella Elisa

Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Rusman Effendi, mengatakan bahwa secara umum capaian program di tingkat provinsi menunjukkan hasil positif. Bahkan, sejumlah indikator strategis telah berjalan baik dan mampu mencatatkan prestasi hingga tingkat nasional.

Salah satu indikator utama, yakni Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total, pada 2025 tercatat sebesar 2,06 per perempuan usia subur. Angka tersebut sudah mendekati target ideal sebesar 2,1 untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Meski demikian, Rusman menegaskan bahwa capaian tersebut belum merata di seluruh daerah. Masih terdapat ketimpangan antarwilayah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Susun Proyeksi Pendapatan 2027

20 Ella Elisa

Karena itu, ia meminta para penyuluh KB tidak menyamaratakan pendekatan program di setiap daerah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih spesifik.

“Tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama, sehingga perlu pemetaan detail untuk menentukan intervensi yang tepat,” ujarnya.

Selain ketimpangan wilayah, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ke depan. Namun demikian, BKKBN menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan tetap harus tercapai, sehingga dibutuhkan berbagai inovasi dan terobosan di lapangan.

Di sisi lain, BKKBN juga mulai menerapkan mekanisme evaluasi baru seiring transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian. Dalam sistem ini, kepala daerah nantinya akan menerima rapor kinerja secara langsung.

Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong kinerja program di tingkat daerah.

Dari sejumlah indikator yang ada, sebagian besar menunjukkan tren positif, seperti indeks pembangunan keluarga, partisipasi masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan ber-KB. Namun, masih terdapat satu indikator yang menjadi perhatian serius, yakni angka kelahiran pada kelompok usia remaja 15–19 tahun yang masih relatif tinggi.

Melalui pemetaan wilayah yang lebih akurat dan intervensi yang tepat, BKKBN Jateng berharap program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. (*)