Genjot Penanganan Stunting, Ahmad Luthfi Jadikan Demak dan Kabupaten Semarang Sebagai Role Model

NALARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menetapkan kesuksesan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai percontohan (role model) dalam upaya penanganan kasus stunting. Langkah strategis ini ia ambil lantaran kedua wilayah tersebut sukses menekan angka prevalensi stunting hingga menyentuh level dua persen.

Luthfi menyampaikan kebijakan tersebut saat membuka agenda Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, pada Selasa (22/9/2026).

Merujuk data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting di Jawa Tengah bertengger di angka 9,93 persen. Kendati tren kasusnya konsisten menurun sejak 2024, Pemprov Jateng masih menyoroti tingginya kesenjangan atau disparitas antarwilayah. Beberapa daerah masih mencatat angka tinggi, seperti Wonosobo (18,05 persen), Purworejo (16,62 persen), Banjarnegara (16,24 persen), Kabupaten Magelang (15,82 persen), dan Kabupaten Tegal (15,59 persen), berbanding terbalik dengan Demak dan Kabupaten Semarang yang sukses menekan angka hingga dua persen.

Menyikapi disparitas tersebut, Luthfi menginstruksikan seluruh dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mereplikasi strategi Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Ia meminta jajarannya mengamati, meniru, dan memodifikasi praktik baik yang telah kedua daerah tersebut jalankan selama ini.

“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang,” katanya.

Luthfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan intervensi komprehensif lintas sektoral. Semua pihak harus bergerak serentak sesuai porsi kewenangannya masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, jajaran provinsi, kabupaten/kota, unsur kecamatan, hingga perangkat desa.

Ia membeberkan bahwa tingginya prevalensi stunting di sebuah daerah bermula dari akumulasi berbagai faktor pemicu, seperti asupan gizi yang buruk, lingkungan kumuh, hingga pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, Luthfi mendesak pemerintah daerah dengan angka stunting tinggi untuk segera merapikan validasi data di lapangan agar program penanganannya berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, memaparkan bahwa prevalensi stunting nasional saat ini berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah pusat memasang target ambisius untuk menekan angka tersebut ke level 14 hingga 15 persen pada 2029, sehingga pemerintah daerah masih harus mengejar penurunan sekitar empat persen lagi dalam sisa waktu yang ada.

Eddy menilai komitmen kepala daerah memegang peranan krusial untuk menggerakkan mesin birokrasi lintas sektoral yang mengurus gizi, kebersihan lingkungan, sanitasi, hingga infrastruktur dasar.

“Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa,” katanya.

Melengkapi strategi tersebut, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, memastikan bahwa pemerintah pusat akan menyinergikan program penanganan stunting dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi program unggulan ini membidik sasaran spesifik, terutama ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Langkah integrasi ini bertujuan memaksimalkan efektivitas bantuan agar pemerintah daerah mampu memberdayakan target sasaran secara presisi.