Mohammad Saleh minta Pemprov Jateng siapkan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan ancaman kekeringan 2026. NALARMEDIA.COM — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Menurut Saleh, kesiapan sejak dini menjadi langkah penting agar dampak kemarau terhadap masyarakat dapat ditekan, terutama pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Mitigasi harus dipersiapkan dari sekarang agar dampak kemarau panjang tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di masyarakat,” ujarnya di Kota Semarang.
Ia menilai prediksi musim kemarau yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Jateng mulai memasuki musim kemarau sejak Mei 2026 dengan durasi yang diperkirakan berlangsung sekitar empat hingga lima bulan.
Kondisi tersebut, kata Saleh, berpotensi memicu kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini rawan mengalami krisis air. Karena itu, pemetaan wilayah terdampak perlu dilakukan lebih awal agar penanganan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami mendorong Pemprov Jateng dan pemerintah daerah memperkuat kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat apabila terjadi krisis air di wilayah terdampak kekeringan,” kata Saleh.
Selain persoalan air bersih, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu juga menyoroti ancaman terhadap sektor pertanian. Ia meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas pangan masyarakat selama musim kemarau berlangsung.
Penguatan jaringan irigasi, pengelolaan cadangan air, hingga pendampingan terhadap petani dinilai menjadi langkah penting agar hasil pertanian tetap stabil di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Saleh juga mengingatkan potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama BPBD dan instansi terkait meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghematan air dan pencegahan kebakaran lingkungan.
“Kesadaran masyarakat juga sangat penting, baik dalam penggunaan air secara bijak maupun pencegahan kebakaran lingkungan,” ujar Saleh.
Selain langkah jangka pendek, Saleh menilai pemerintah juga perlu memperkuat program mitigasi berkelanjutan untuk mengurangi risiko kekeringan di masa mendatang. Pembangunan embung, revitalisasi saluran irigasi, serta penghijauan kawasan resapan air disebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan jangka panjang.
“Mitigasi kemarau tidak cukup hanya bersifat sementara, tetapi juga harus dibarengi penguatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap kesiapan pemerintah dan sinergi seluruh pihak dapat membantu masyarakat menghadapi musim kemarau dengan lebih baik sehingga dampaknya bisa diminimalkan.