Imbas Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Desak Pemerintah Prioritaskan Nasib 1.814 Guru Honorer

NALARMEDIA.COM – Mohammad Saleh selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah agar terus memprioritaskan nasib 1.814 guru honorer. Desakan ini muncul menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran serta pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Saleh menegaskan bahwa kondisi keterbatasan fiskal pemerintah daerah sama sekali tidak boleh menurunkan fokus pada sektor pendidikan. Ia menyoroti pentingnya menjamin kesejahteraan dan kepastian status para pahlawan tanpa tanda jasa yang rutin mengawal proses belajar mengajar.

“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Pemangkasan dana TKD yang mencapai Rp1,5 triliun jelas membatasi ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, Saleh mengingatkan pemerintah provinsi untuk selalu mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat saat merumuskan kebijakan anggaran, khususnya untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan maksimal.

Politisi ini memandang berbagai sekolah di Jawa Tengah masih sangat bergantung pada kehadiran guru honorer untuk melancarkan aktivitas belajar mengajar sehari-hari.

“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Data terkini mencatat setidaknya 1.814 guru honorer, baik yang berstatus guru tamu maupun guru tidak tetap, masih aktif bertugas di berbagai wilayah Jawa Tengah. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa banyak satuan pendidikan yang masih sangat kekurangan tenaga pendidik formal.

Saleh menambahkan, sebagian besar guru honorer tersebut sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengabdi. Mereka telah memberikan kontribusi nyata dalam memajukan dunia pendidikan setempat.

Karena alasan tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih gencar berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah merumuskan skema penyelesaian yang sejalan dengan aturan perundang-undangan sekaligus menyesuaikan kemampuan finansial daerah.

Lebih lanjut, Saleh juga menuntut pemerintah untuk mengelola penataan tenaga non-ASN di ranah pendidikan secara lebih transparan. Ia meminta pihak terkait memperhitungkan masa kerja, tingkat urgensi sekolah, dan kompetensi masing-masing tenaga pendidik.

“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” ujarnya.

Wakil rakyat ini berharap penuh agar pemerintah segera melahirkan formula kebijakan terbaik. Dengan begitu, langkah efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas pendidikan atau mengusik kesejahteraan guru di Jawa Tengah.

“Kita semua tentu ingin pendidikan di Jawa Tengah terus maju. Karena itu, keberadaan dan masa depan guru honorer harus menjadi bagian dari perhatian bersama,” pungkasnya.