Jadi Beban APBD, Tito Minta Kepala Daerah Setop Rekrut Honorer Baru

NALARMEDIA.COM, – Seluruh kepala daerah diminta untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer baru. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Tito, perekrutan tenaga honorer baru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan, saat ini hanya terdapat 67 daerah yang memiliki porsi belanja pegawai di bawah 30 persen dari total APBD. Dengan rincian terdiri atas 17 provinsi, 48 kabupaten, dan dua kota.

“Artinya dominan sudah di atas 30 persen. Jadi harus ada upaya yang diambil pemerintah daerah agar porsi belanja pegawai tidak bertambah,” kata Tito Karnavian.

Tenaga Hororer Tidak Kompeten

Menurut Tito, kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu seperti guru dan tenaga kesehatan masih bermanfaat untuk masyarakat. Namun, ia menyinggung banyaknya tenaga honorer administrasi yang direkrut tapi tidak kompeten.

“Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah,” ungkapnya.

Tito mengatakan penumpukan tenaga honorer dari waktu ke waktu itu akhirnya memunculkan tuntutan agar mereka diangkat menjadi PPPK. Setelah diangkat, menjadi beban APBD.

“Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu. Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya,” kata dia.(**)