Jateng Kejar Akses Sanitasi, 21 Ribu Rumah Masih Butuh Jamban
NALARMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot peningkatan kualitas sanitasi masyarakat melalui program pembangunan jamban dan penyediaan air bersih.
Langkah ini dinilai krusial dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, Pemprov Jateng mencatat telah membangun 5.328 unit jamban sepanjang tahun 2025. Meski demikian, kebutuhan akses sanitasi layak masih cukup tinggi.
Saat ini, sekitar 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah masih belum memiliki jamban sehat.
“Penyediaan jamban dan akses air bersih menjadi fokus utama kami dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Taj Yasin.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui alokasi APBN serta sinergi bersama DPR RI.
“Kami berharap kekurangan akses jambanisasi bagi 21 ribu lebih rumah tangga ini bisa segera terpenuhi,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa perbaikan sanitasi berkontribusi besar terhadap program kesehatan lainnya, termasuk penurunan angka stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah mencapai 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.
Di sisi lain, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat kebutuhan tersebut sebagai salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.
“Aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk terkait jambanisasi, sudah kami tampung untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pihaknya memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mendukung percepatan peningkatan sanitasi di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan itu mencakup dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp2,76 triliun, program sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, bantuan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp7,95 miliar.(*)
Pos terkait
Pos Terbaru
